PDIP Kritik Food Estate, Gerindra Sebut Prabowo Hanya Jalankan Program Presiden Jokowi-Maruf

TRIBUNBANTEN.COM - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menanggapi kritik dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, terhadap program Food Estate yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Muzani menyatakan, Food Estate merupakan program dari visi misinya Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin

Menurut Muzani, perbedaan pendapat di internal pemerintahan adalah hal yang wajar.

Baca juga: Tribun Network Meluncurkan Tribunkalteng.com, Portal Media ke-57, Sekaligus Webinar Food Estate

"Ya selalu saja ada potensi seperti itu, kami tidak menafikan dalam satu perahu, dalam satu mobil perjalanan selalu saja ada orang yang melihat arah kanan, ada yang melihat arah ke kiri dan melihat arah ke depan dan seterusnya. Ada," kata Muzani kepada awak media di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Hal itu juga kata Muzani, sebagai bagian dari dinamika dalam perjalanan suatu pemerintahan.

Sehingga menurut dia, setiap pihak sejatinya bisa menikmati suasana atau dinamika tersebut.

"Sehingga ada yang menikmati suasana itu dalam suatu perjalanan, jadi kami memahami itu," tutur dia.

Menurut Muzani, program food estate tersebut merupakan murni diinisiasi oleh Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin.

"Yang terpilih adalah Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin maka yang dijalankan adalah program dan visi misinya pak Jokowi dan pak Ma'ruf Amin," kata Muzani.

"Yang dilaksanakan oleh pak Prabowo sepenuhnya program pemerintah Jokowi-Maruf Amin," sambungnya.

Menurut Muzani, dalam kepemerintahan yang menganut sistem presidensial maka tidak ada program yang dicanangkan oleh kementerian, termasuk Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Termasuk kata Muzani, tidak adanya visi misi menteri melainkan visi dan misi presiden dan wakil presiden.

"Ingat, ini adalah sistem pemerintahan presidensil, di mana kampanye calon presiden dan kampanye calon wakil presiden akan menjadi program pemerintah bila presiden dan wakil presiden itu terpilih menjadi presiden dan wakil presiden," tukas dia.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan mengatakan proyek food estate atau lumbung pangan, merupakan bagian dari kejahatan lingkungan hidup.

Hal itu terkait temuan soal Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), tentang adanya dugaan uang hasil kejahatan lingkungan sebesar Rp 1 triliun mengalir ke partai politik (parpol).