Soal Polusi Udara, Pemprov Banten Minta Modifikasi Cuaca Agar Turun Hujan

TRIBUNBANTEN.COM - Pemerintah Provinsi Banten meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memodifikasi cuaca.

Upaya modifikasi cuaca itu dilakukan karena kualitas udara khususnya di Tangerang Raya buruk.

"Sudah kami ajukan ke BNPB dan pemerintah pusat. Kami tinggal menunggu saja apa yang bisa dilakukan terhadap itu (rencana hujan buatan,-red)," ujar Pj Gubernur Banten, Al Muktabar, pada Senin (21/8/2023).

Baca juga: Soal Polusi Udara, Pj Gubernur Banten Bakal Upayakan Ambil Langkah WFH

Kini, Pemerintah Provinsi Banten sedang mendata perusahaan industri berbasis bahan-bahan fosil di Kabupaten Tangerang.

Upaya itu dilakukan untuk mengetahui titik-titik yang menjadi penyebab utama buruknya kualitas udara yang terjadi saat ini.

"Yang saya pantau seperti di Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang yang cukup tinggi kondisi polusi udaranya, karena disana banyak pabrik dan kita tengah mengambil langkah-langkah, seperti mendata industri yang berbasis bahan-bahan fosil," kata dia.

Menurutnya, Pemprov Banten akan menggunakan dana biaya tidak terduga (BTT) untuk melakukan langkah-langkah mengendalikan polusi udara di wilayah Tangerang Raya.

Sebab, wilayah Tangerang Raya saat ini tengah menjadi sorotan lantaran menjadi wilayah kota/kabupaten dengan kualitas udara yang buruk se-Indonesia.

"Bila dimungkinkan ada yang hal-hal diperlukan aspek pembiayaan kita punya pembiayaan BTT, untuk kita bisa kontribusikan kepada hal-hal yang bersifat darurat itu," terang Al Muktabar.

Pemprov Banten Bakal Terapkan WFH

Pemerintah Provinsi Banten akan menerapkan sistem kerja Work Form Home (WFH) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, kebijakan itu untuk mengurangi polusi udara di Provinsi Banten yang dinilai buruk.

Selain ASN di Pemprov Banten, lanjut Al Muktabar, ASN di wilayah Tangerang juga sudah melakukan WFH.

"Ya sistem WFH akan digulirkan," kata Al Muktabar kepada wartawan, Senin (21/8/2023).

Al Muktabar menjelaskan, saat Kemenpan RB masih menyusun regulasi terkait WFH atau bekerja di rumah tersebut.

Al Muktabar berharap regulasi tersebut mampu mengurangi polusi udara di Provinsi Banten.

Baca juga: Hal yang Bisa Dilakukan untuk Mengurangi Polusi Udara, Naik Transportasi Umum hingga Gunakan Tanaman

"Menpan RB sedang membuat regulasi untuk mengurangi sektor transportasi individu agar bergeser ke sektor transportasi publik," katanya.

Menurut Al Muktabar, faktor yang mempengaruhi kualitas udara di Banten buruk adalah kendaraan.

Soalnya lanjut Al Muktabar, sektor industri hingga pembangkit listrik di Provinsi Banten tidak begitu membawa dampak terhadap udara.

Meski demikian, Al Muktabar mengaku akan melakukan pendataan industri yang belum memiliki teknologi filterisasi udara.

"Industri di kita dekat dengan laut, selama satu tahun sebaran udaranya itu ke laut. Nah laut sangat adaptif terhadap polusi itu, 7-9 kilometer udah terserap," jelasnya.

Al Muktabar menuturkan sudah memanggil pihak PLTU di Banten untuk mendapatkan laporan terkait sistem pengelolaan pembuangan udara.

"Sudah saya kumpulkan, jadi memang di mereka ada filterisasi. Udara yang keluar di pembuangan bersih," pungkasnya.

ASN DKI Mulai WFH 21 Agustus 2023

Mulai Senin (21/8/2023) ini, aparatur sipil negara (ASN) pemerintah DKI Jakarta mulai menerapkan sistem kerja work from home (WFH).

Rencananya, WFH itu akan diterapkan mulai Senin ini hingga 21 Oktober 2023

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan sistem kerja WFH bagi 50 persen ASN

Upaya itu diterapkan karena polusi udara

Selama WFH, PJ Gubenur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono berharap para ASN untuk tidak keluar rumah terlebih dahulu selama sistem kerja WFH ini.

Sistem kerja WFH ini, ASN juga akan mendapat banyak tugas dan dipantau melalui video call pada waktu tertentu.

Hal itu dikatakan oleh Heru Budi yang meminta kepada atasannya para ASN untuk melalukan pemantauan di jam tertentu, misalnya jam 10.00, 14.00, dan jam 16.00.

Baca juga: Dorong Penggunaan Kendaraan Listrik Demi Mengurangi Polusi, PLN: Masyarakat tak Perlu Risau dan Ragu

"Video call, tanya dia ada di mana? Kalau di rumah, rumahnya ada di mana? Kan bisa. Dan dikasih PR kerja yang banyak,"

"Work from home itu bagi ASN, dan dia bekerja di rumah. Tujuannya apa? Agar dia tidak mondar-mandir, dan dia tidak boleh juga ke mana-mana dan dia bekerja di rumah," tambah Heru, Minggu (20/8/2023), dikutip dari TribunJakarta.com.

Selain itu, Heru Budi juga meminta para ASN berkomitmen untuk bekerja dengan selama diberlakukannya WFH ini.

"Kalau dalam kurun waktu tidak sampai 21 Oktober misalnya tidak efektif, karyawan atau ASN yang WFH di rumah tidak disiplin, ya saya kembalikan," pungkasnya.

Kondisi Udara DKI Hari Ini

Dilihat melalui laman IQAir, indeks AQI US di DKI Jakarta ini mencapai angka 156 pada hari ini, Senin (21/8/2023) pukul 10.45 WIB, yang masuk dalam kategori tidak sehat dan berwarna merah.

Meski menurun dari angka kemarin, AQI US Jakarta hari ini pun tetap masuk dalam kategori tidak sehat yang mana konsentrasi polutannya mencapai 2.5 yakni 65 µg/m⊃3;.

Paa IQ US angka 156 ini termasuk juga kualitas udara yang akan berpengaruh pada makhluk hidup seperti manusia dan hewan yang mampu menyebabkan kondisi tubuh sensitif.

Hal ini pun membuat masyarakat Jakarta disarankan untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan.

Jika pun harus keluar ruangan, maka diperlukan menggunakan masker.