Dua Fraksi DPRD Banten Soroti Belanja Modal dan Dana BTT yang Berkurang di RAPBD Perubahan 2023

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Engkos Kosasih

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Fraksi Gerindra dan PDIP DPRD Banten menyoroti Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun Anggaran 2023.

Kedua Fraksi tersebut menyayangkan Pemerintah Provinsi Banten yang mengurangi anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) yang semula dialokasikan sebesar Rp 79,04 miliar, berkurang Rp19 miliar menjadi Rp 60,04 miliar.

Selain itu kedua fraksi tersebut menyoroti belanja modal yang sebelumnya dianggarkan sebesar Rp 1,79 triliun berkurang sebesar 11,28 persen atau sekitar Rp 202,43 miliar menjadi Rp 1,59 triliun.

Baca juga: Dinas Pertanian Catat 231 Hektare Sawah di Banten Gagal Panen per September 2023

Hal itu terungkap dalam rapat paripurna tentang pandangan umum fraksi-fraksi atas Nota Gubernur tentang Raperda APBD Perubahan tahun anggaran (TA) 2023 di DPRD Banten, Selasa (19/9/2023).

Juru Bicara Fraksi PDIP, Toha meminta penjelasan pada Pj Gubernur Banten, Al Muktabar terkait pengurangan anggaran tersebut.

"Kenapa belanja modal sampai terkoreksi cukup signifikan, apakah karena ada kekeliruan perencanaan atau karena faktor lainnya," kata Toha membacakan pandangan umum Fraksi PDIP.

Toha juga menyayangkan, anggaran BTT yang berkurang. Kata dia, Pemprov Banten harus memperhatikan masyarakat yang terkena dampak El Nino.

"Padahal kita sedang terkena dampak El Nino tapi kenapa dana BTT turun," ujarnya.

Anggota Fraksi Gerindra Muhammad Nizar menilai, Pj Gubernur Banten tidak memiliki perhatian ada masyarakat yang terdampak El Nino yang terus menyebar ke Kabupaten Tangerang, Serang, Pandeglang dan Lebak.

"Bencana kekeringan ini sama sekali tidak termaktub pada apa yang disampaikan oleh Pj Gubernur dalam pandangan kebijakan umum anggaran perubahan," kata Nizar.

Selain itu, Nizar juga tak melihat keseriusan Pj Gubernur Banten menjawab persoalan yang terjadi di tengah masyarakat akibat dampak kekeringan

"Sampai dengan hari ini kami sama sekali belum melihat aksi nyata dari Pemerintah Provinsi Banten untuk menjawab persoalan kekeringan," pungkasnya.