Pendaftaran CPNS Diperpanjang, Kepala Kemenkumham Banten: Kementerian Hukum dan HAM Jadi Primadona

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Verifikasi dokumen unggah seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan HAM 2023 dimulai pada 20 September hingga 14 Oktober.

Kepala Kanwil Kemenkumham Banten, Dodot Adikoeswanto, memonitoring dan peninjauan pelaksanaan verifikasi dokumen unggah seleksi CPNS di ruang Corporate University, Selasa (10/10/2023).

Penanggungjawab seleksi CPNS Kemenkumham 2023 di lingkungan Kanwil Kemenkumham Banten itu menanyakan kendala-kendala yang dihadapi selama proses verifikasi.

Baca juga: Total 14.000 Warga Asing di Banten Terdata APOA Jawara, Kakanwil Kemenkumham: Jadi Perhatian Bersama

"Kemenkumham masih menjadi primadona di antara jajaran instansi lainnya yang paling banyak diminati masyarakat," kata Dodot Adikoeswanto.

Menurut mantan kepala Divisi Administrasi Kemenkumham Jabar ini, hal itu terlihat dari banyaknya lamaran CPNS yang masuk setiap hari.

"Saya sangat mengapresiasi panitia yang telah bekerja ekstra untuk menuntaskan verifikasi berkas lamaran secara baik dan transparan," ucapnya.

Panitia seleksi, khususnya tim verifikator, sangat penting untuk menjaga semangat serta kondisi fisik yang prima.

"Proses verifikasi berkas lamaran membutuhkan konsentrasi yang tinggi dan dituntut untuk teliti," ujar Dodot Adikoeswanto.

1.000 Penjaga Tahanan dan Dosen

Sebelumnya, pendaftaran seleksi CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) 2023 dibuka pada 20 September-9 Oktober.

Formasi CPNS terdiri atas penjaga tahanan dan dosen dengan jenjang asisten ahli.

Sekjen Kemenkumham, Komjen Pol (P) Andap Budhi Revianto, mengatakan Kementerian Hukum dan HAM membutuhkan 1.000 penjaga tahanan dengan pendidikan minimal SLTA sederajat.

Adapun rinciannya adalah formasi pria umum sebanyak 941 orang, formasi wanita umum 50 orang, formasi pria Papua enam orang, dan formasi pria Papua Barat tiga orang.

Kemenkumham juga mencari 13 orang formasi umum, satu lulusan terbaik, dan satu orang di formasi disabilitas, dan akan ditempatkan di unit pusat.

Baca juga: Kadiv Pemasyarakatan Kemenkumham Banten Dengarkan Keluh-kesah Warga Binaan Lapas Perempuan Tangerang

"Sebanyak 1.000 penjaga tahanan akan ditempatkan di 33 kantor wilayah Kemenkumham," katanya.

Proses seleksi CPNS dan PPPK di Kemenkumham gratis, seluruhnya berdasarkan prosedural dan berdasarkan kualitas diri para pendaftar.

Andap menegaskan tidak ada jalur jasa titip dengan iming-iming atau imbalan tertentu.

“Panitia tidak memungut biaya selama proses seleksi. Jangan sampai menjadi korban penipuan dengan modus menjanjikan bisa diterima. Jika ada dugaan penipuan, segera laporkan,” tutur Andap.

Kemenkumham juga membuka 1.563 kuota bagi PPPK yang terbagi dalam 1.135 formasi khusus, 397 formasi umum, dan 31 formasi disabilitas.

Formasi khusus diberikan kepada tenaga non-ASN yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit dua tahun secara terus-menerus di Kemenkumham.

Terdapat 22 jabatan yang dibuka untuk PPPK.

Untuk jenjang ahli dibuka bagi jabatan analis hukum, analis kekayaan intelektual, arsiparis, pemeriksa desain industri, pemeriksa merek, pemeriksa paten, penyuluh hukum, pranata komputer, apoteker, bidan, dokter, dokter gigi, fisioterapis, perawat, psikolog, serta terapis gigi dan mulut,

Ada pula PPPK untuk jenjang terampil, yaitu arsiparis, pranata komputer, bidan, fisioterapis, perawat, dan terapis gigi dan mulut.

Peserta seleksi CPNS dan PPPK dapat melakukan pendaftaran di situs https://daftarsscasn.bkn.go.id/akun.

Baca juga: Dulu Jabat Kadiv Pemasyarakatan Kemenkumham Banten, Kini Masjuno Jadi Karo Umum Sekjen Kemenkumham

Pembuatan akun hanya dapat dilakukan satu kali, dan peserta hanya bisa melamar di satu instansi dan satu jenis jabatan.

Selanjutnya, peserta melakukan unggah dokumen persyaratan masing-masing formasi dan jabatan.

Peserta kemudian mengikuti sejumlah rangkaian seleksi.

Bagi pelamar CPNS, rangkaian seleksi meliputi seleksi administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar, Seleksi Kompetensi Bidang, integaris nilai, hingga kelulusan akhir.

Bagi PPPK, rangkaian seleksi mencakup seleksi administrasi, seleksi kompetensi, seleksi kompetensi teknis tambahan, sampai pengisian DRH Nomor Induk PPPK. 

Baca juga: Kemenkumham Banten Tandatangani Kontrak Addendum dengan 16 Organisasi Bantuan Hukum

Andap juga mengingatkan para peserta seluruh proses seleksi CPNS dan PPPK Kemenkumham tidak dipungut biaya.

Peserta dapat memantau informasi seleksi Kemenkumham pada situs https://casn.kemenkumham.go.id.

Jika ditemui adanya kecurangan, peserta dapat mengajukan pengaduan pada nomor WhatsApp +62819 1805 5789 / +62812 8875 1988 disertai bukti pendukung.