Aksi Bela Palestina 5 November di Monas Akan Dihadiri 2 Juta Orang, Siapa Saja Tokoh yang hadir?

TRIBUNBANTEN.COM - Aksi Akbar Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina menggelar penyampaian pendapat di lapangan Monas pada Minggu (5/11/2023)

Aksi ini akan dihadiri sejumlah kalangan lintas ormas, lintas agama, profesi, kelompok, dan tokoh agama.

Sebanyak 2 juta orang akan menghadiri Aksi Akbar Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina.

Aksi tersebut rencananya akan berlangsung sejak pagi 06.00 hingga 10.00 WIB.

"Acara dimulai sejak sembilan pagi sampai selesai. Aliansi rakyat Indonesia lintas agama, lintas agama, lintas ormas diundang ikut aksi bela Palestina," ujar Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Sudarnoto Abdul Hakim dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, (2/11/2023)

Baca juga: Ratusan Orang di Kota Serang Gelar Aksi Damai untuk Kemerdekaan Palestina

Kemudian dikatakanya bahwa aksi tersebut merupakan upaya untuk melawan penjajahan Israel.

"Dan Israel memang melakukan genosida dan kejahatan perang yang jumlah korbannya lebih dari 8000. Sehingga harus ada langkah penting. Tekanan publik ya. Insya Allah ini jadi kekuatan penekan penting," tegasnya.

Adapun untuk massa aksi dikatakan Sudarnoto diharapkan mencapai dua juta orang.

"Dua juta. Insyallah dua juta akan kita hadirkan. Jadi ini sudah beberapa kali demo. Mungkin nanti ada serial demo lainnya. Ini hak publik tak boleh di larang-larang," tutupnya.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, menargetkan dua orang hadir dalam aksi unjuk rasa tersebut.

"Insya Allah target 2 juta hadir dari lintas ormas, agama, profesi dan kelompok," ujar Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid pada Jumat (3/11/2023).

Sebelumnya, kata dia, puluhan tokoh lintas agama telah melakukan pertemuan di Aula Buya Hamka, Kantor Majelis Ulama Indonesia pada Kamis kemarin.

HNW menuturkan rencana Aksi Akbar Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina merupakan bentuk konsistensi dan komitmen bangsa Indonesia yang patuh pada konstitusi, UUD NRI Tahun 1945.

Dimana ada amanah untuk menolak penjajahan dan komitmen ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Amanah UUD tersebut, kata HNW, ditafsirkan dan dioperasionalkan oleh Presiden Soekarno dengan tegas bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang menolak segala bentuk penjajahan.