Demo Pemakzulan Jokowi, Mahasiswa Kumpul di Kawasan Ring Satu Istana

TRIBUNBANTEN.COM - Sejumlah mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Harmoni, Jakarta Pusat pada Rabu (7/2/2024).

Mahasiswa itu berasal dari berbagai universitas di DKI Jakarta.

Massa melakukan aksi unjuk rasa menuntut pemakzulan terhadap Joko Widodo dari posisi Presiden RI.

Mereka berjalan dengan membawa satu mobil komando yang ditumpangi beberapa mahasiswa sambil menyanyikan mars perjuangan mahasiswa.

Baca juga: Dibuka Loker PT Astra Honda Motor Terbaru untuk Mahasiswa & Lulusan S1, Ini Posisi hingga Syaratnya

Sementara ratusan mahasiswa lainnya berjalan kaki menggunakan almamaternya masing-masing, sembari membawa spanduk yang bertuliskan "Makzulkan Jokowi, Tolak Pemilu Curang".

Tak hanya itu, peserta aksi juga membawa bendera dari organisasi mahasiswa masing-masing.

Selain spanduk, ada pula poster kertas yang ditempel mahasiswa di mobil komando bergambar sosok mirip Presiden Jokowi.

Poster itu bertuliskan "Presiden" lalu tercoret, kemudian ditulis ulang dengan kata "Jubir Capres".

Sementara, Jalan Letjen S Parman tampak padat merayap kala mahasiswa melintas.

Terkait aksi tersebut, Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti Lamdahur Pamungkas menyampaikan, peserta aksi merupakan gabungan dari beberapa kampus dan organisasi nonprofit atau NGO.

"Kami melakukan aksi atau demonstrasi dengan tagline yang kami bangun yaitu 'Tolak Pemilu curang dan juga makzulkan Jokowi'," ujar Lamdahur di lokasi, Rabu.

Selain itu, ada tiga tuntutan lain yang dibawa para mahasiswa dalam tersebut.

Di antaranya memboikot partai politik yang tidak mendukung pemakzulan Jokowi, mendesak agar para menteri mundur dari kabinet pemerintahan kabinet Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Serta menyerukan protes di seluruh wilayah Indonesia sampai Presiden Joko Widodo benar-benar dimakzulkan dari jabatannya.

Baca juga: Posisi dan Syarat Loker PT Nutrifood Periode 2024, Mahasiswa Boleh Daftar, Ini Link Pendaftarannya

"Kami sama-sama paham bahwa memakzulkan Jokowi ini kan diproses di legislatif, DPR," kata Lamdahur.