Nama PJ Gubernur Banten Disebut di Sidang Sengketa Hasil Pilpres, Al Muktabar Dinilai Tak Netral

TRIBUNBANTEN.COM - Nama PJ Gubernur Banten Al Muktabar disebut-sebut dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024.

Dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024, Hakim Konstitusi (MK) Saldi Isra menyebutkan, Al Muktabar dituding tidak netral selama Pilpres 2024.

Saldi Isra menilai, Al Muktabar telah memanfaatkan jabatannya sebagai PJ Gubernur Banten untuk memenangkan pasangan Prabowo-Gibran.

Baca juga: SOSOK Hasbi Jayabaya, Orang Pertama Daftar Bakal Calon Bupati Lebak ke PDIP

Selain Al Muktabar, terdapat sejumlah nama PJ Gubernur lainnya yang dituding tidak netral.

Yaitu

PJ Gubernur Sumatera Utara Hassanudin

PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi

PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana

PJ Gubernur Kalimantan Barat Harisson

PJ Gubernur Sulawesi Selatan Baharuddin

"Saya menemukan terdapat masalah netralitas Pj, kepala daerah dan pengerahan kepala desa yang terjadi antara lain di Sumatera Utara, Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Kalimatan Barat, dan Sulawesi Selatan," kata hakim konstitusi Saldi Isra dalam sidang putusan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2024).

Dia mengungkap bentuk ketidaknetralan itu salah satunya menggerakkan ASN hingga pengalokasian sebagian dana desa untuk kepentingan kampanye

Sederet PJ Gubernur itu dituding mengajak masyarakat memilih pasangan capres-cawapres yang berkomitmen jelas untuk kelanjutan pembangunan IKN

"Pembangunan bansos atau bantuan lain kepada para pemilih dengan menggunakan kantong yang identik dengan identitas paslon tertentu penyelenggaraan kegiatan massal dengan menggunakan baju dan kostum menonjolkan keberpihak kepada paslon tertentu. Pemasangan alat peraga kampanye di kantor pemerintahan daerah serta ajakan untuk memilih paslon di medsos dan gedung pemerintah," ujarnya

Hingga berita ini diturunkan belum ada konfirmasi dari PJ Gubernur Banten, Al Muktabar

Artikel ini telah tayang di TribunBanten.com