Ini Alasan Wali Kota Helldy Ingin Barter Jalan Protokol dan Lepas JLS ke Pemerintah Pusat 

Helldy menilai, apabila sepanjang jalan protokol itu beralih kewenangannya menjadi milik Pemkot Cilegon.

Pihaknya bisa memperoleh pesukan yang nantinya bisa dikelola oleh Dishub Kota Cilegon.

"Kalau dalam istilaj di PUPR ada upgrading dan downgreding, jadi maksudnya untuk mendapatkan jalan (protokol,-red) ini, yang banyak nilai positifnya kita ambil dan kita serahkan JLS ke sana," ungkapnya.

Kemudian Helldy juga mengungkapkan alasan agar sepanjang jalan JLS itu bisa diserahkan ke pemerintah pusat.

Selain jalan tersebut dinilai tidak dapat menghasilkan keuangan untuk pemasukan Pemkot Cilegon.

Jalan JLS juga dinilai terlalu mahal dalam hal maintenance atau pemeliharaan jalan.

"Karena untuk maintenens ini sangat berat, dan karena perhatian pemerintah kota cilegon tidak menggunakan JLS ini dengan biaya APBD yang tinggi, kami tidak mau," kata Helldy.

Baca juga: Masuk Bursa Pilwalkot Cilegon Lagi di 2024, Sanuji Pentamarta: Saya Mengikuti Perintah Partai!

Akhirnya, pihaknya mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat untuk pemeliharaan jalan tersebut.

"Alhamdulillah pada tahun 2023 kemarin, kami dapat bantuan untuk perbaikan JLS sebanyak Rp 112 miliar dan tahun 2024 ini kami InsyaAllah mendapatkan Rp 67 miliar dari PUPR Pusat," ungkapnya.