Jusuf Kalla Sentil Prabowo Gegara Ingin Tambah Kementerian Baru

TRIBUNBANTEN.COM - Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) menyentil Prabowo Subianto yang diisukan bakal menambah jumlah kemeterian.

JK mengkritik wacana Prabowo ingin tambah lembaga kementerian yang tadinya 34 menjadi lebih dari 40.

Menurut JK jika wacana itu benar, maka itu bukan lagi kabinet kerja melainkan kabinet politik.

Baca juga: Prabowo-Gibran Wacana 40 Kursi Menteri, Disebut Politis dan Berpotensi Bakal Jadi Sumber Korupsi

Pernyataan itu disampaikan oleh JK di Jakarta Pusat pada Selasa (7/5).

JK mengatakan jika lembaga kementerian ditambah maka itu akan menjadi kabinet yang mengedepankan politis.

"Ada juga (mengakomodasi partai pendukung). Tapi itu artinya bukan lagi kabinet kerja itu namanya, tapi kabinet yang lebih politis," ujar JK.

Dikatakan JK jika Prabowo hendak menambah jumlah kementerian maka harus mengubah UU.

Terkait jumlah kementerian yang ideal, JK menilai hal itu bergantung pada program kerja pemerintah itu sendiri.

Bakal Memakan Banyak Anggaran Negara

Wacana itu juga ditanggapi oleh Pengamat politik Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti.

Ia menilai, wacana kabinet gemuk Prabowo-Gibran ini dianggap bakal banyak memakan anggaran negara.

"Akan banyak sekali anggaran kita kesedot kepada kementerian-kementerian ini. Coba bayangkan kalau jumlah menteri 40. Nanti wakil menteri mungkin sekitar 20, sudah 60 totalnya yang harus digaji oleh negara," kata Ray, Rabu (8/5/2024).

Jumlah tersebut belum termasuk staf ahli dari presiden, staf ahli menteri dan staf ahli wakil menteri. Kemungkinan akan ada 100 orang yang mendapatkan asupan dari uang negara itu.

"Anda bisa bayangkan bisa 100 orang lebih yang mendapat asupan dari uang negara itu," terangnya.

Menurutnya keuangan negara biasa membengkak habis-habisan. Belum lagi jika nanti ada Presidential Club.