Jusuf Kalla Sentil Prabowo Gegara Ingin Tambah Kementerian Baru

"Pengeluaran uang negara demi kepentingan membiayai aparatur negara ini nggak tanggung-tanggung bertambahnya," jelas

Ray sendiri menilai wacana penambahan kementrian dari 34 menjadi 40 bermotif bagi-bagi kekuasaan.

"Karena sudah ketahuan apapun mereka sebutkan dasarnya, itu semua adalah pola bagi-bagi kursi kabinet," sambungnya.

Kemudian Ray membandingkan dengan periode pertama dan kedua Presiden Jokowi yang tak ada penambahan kursi menteri.

"Mau mereka bilang apalah sudah ketahuan. Presiden Jokowi dua periode bisa tanpa harus menambah kursi. Bahkan hanya menyisakan dua partai politik di luar pemerintahan, kenapa Pak Prabowo nggak bisa?" tandasnya.

Baca juga: Ganjar Jadi Oposisi, Tapi Disebut Tidak Ada Pengaruhnya ke Pemerintahan Prabowo-GIbran

Bakal Jadi Sumber Korupsi

Wacana penambahan jumlah kursi menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran mendapat kritikan dari mantan cawapres Mahfud MD.

Mahfud menilai, penambahan tersebut berpotensi membuka ruang untuk praktik-praktik korupsi.

Apabila praktik tersebut meluas maka berimbas pada kerusakan negara.

Dikutip dari Tribunnews, dalam seminar nasional di Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, Rabu (8/5/2024), Mahfud menduga wacana penambahan kursi menteri ini imbas banyaknya janji yang dilakukan kandidat ketika pemilu.

Mahfud lantas mencontohkan Amerika Serikat yang hanya memiliki 14 kementerian.

Kemudian di kementerian tersebut, dibagi lagi di bawahnya menjadi unit-unit.

Dikatakan olehnya bahwa pada 2019 silam, dirinya bersama beberapa pakar hukum tata negara merekomendasikan agar jumlah menteri dikurangi.

Mahfud menilai, ruang korupsi akan semakin besar bila jumlah kementerian terus diperbanyak.

(Tribunnews.com/Rahmat W Nugraha/KompasTV)