Pilbup Pandeglang

Janji-janji 3 Bakal Cabup Pandeglang usai Jalani Fit and Proper Test Partai Demokrat Banten

Lima nama itu mendaftarkan penjaringan pendaftaran calon kepala daerah Partai Demokrat Banten.

|
Engkos Kosasih/TribunBanten.com
Ketua DPD Demokrat Banten, Iti Octavia Jayabaya saat ditemui di kantor DPD Partai Demokrat Banten, Kota Serang, Kamis (23/5/2024). 

Pembangunan itu untuk menonjolkan jati diri Kabupaten Pandeglang sebagai kota 1.000 ulama sejuta santri. 

"Saya akan memperbaiki, meningkatkan sektor-sektor pariwisata dengan sarana religi, seperti ada masjid agung di satu tempat wisata," katanya, Jumat (24/4/2024).

Selain itu, Yoyon juga akan membangun museum kitab untuk memikat wisatawan yang ingin mengetahui peradaban Islam.

"Kita memiliki ikon kota santri dan ulama, tapi belum memiliki museum kitab. Insyaallah saya akan menciptakan museum kitab terindah di Pandeglang," ujarnya.

Anggota DPRD Banten, Yoyon Sujana memutuskan untuk kembali maju di Pemilihan Kepala (Pilkada) Pandeglang setelah kalah di Pileg 2024.
Anggota DPRD Banten, Yoyon Sujana memutuskan untuk kembali maju di Pemilihan Kepala (Pilkada) Pandeglang setelah kalah di Pileg 2024. (Engkos Kosasih/TribunBanten.com)

Yoyon meyakini, kedua hal itu akan berdampak pada pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Pandeglang. 

Dia menilai PAD Pandeglang masih sangat kecil sehingga perlu inovasi untuk mendongkraknya.

"Makanya saya bersemangat untuk mencalonkan diri kembali pada pilkada," ucapnya.

Anggota DPRD Banten ini telah mengikuti penjaringan bakal calon bupati Pandeglang di sejumlah partai politik, termasuk Demokrat.

2. Fitron Nur Ikhsan

Dia mengungkapkan alasan Kabupaten Pandeglang menjadi daerah tertinggal di Provinsi Banten.

Menurut politikus Partai Golkar ini, faktor utama yang membuat Kabupaten Pandeglang lambat maju adalah APBD yang hanya Rp 1,7 triliun.

Baca juga: Sekilas Tentang Fitron Nur Ikhsan, Bakal Calon Bupati Pandeglang dari Partai Golkar, Segini Hartanya

Angka APBD itu sulit untuk melakukan akselerasi.

Selain itu, aparatur sipil negara (ASN) Pemkab Pandeglang minim inovasi karena tunjangan kinerja (tukin) dan tambahan penghasilan pegawai (TPP) tidak dibayarkan.

"Jadi ASN kita hari ini etos kerjanya dipandang tidak akseleratif, kenapa? Tukin dan TPP mereka tidak terbayar," kata Fitron di DPD Demokrat Banten, Kamis (23/5/2024).

Padahal, Tukin dan TPP merupakan komponen biaya wajib yang mengikat bagi ASN yang harus diterima setiap bulan.

Sumber: Tribun Banten
Halaman 2 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved