Nama-nama 17 Perusahaan di Tangerang Banten Tak Memiliki Izin SIPPA

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Sebanyak 17 perusahaan di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang, Provinsi Banten tercatat tak memiliki Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (SIPPA).

Hal tersebut diketahui dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tahun 2023.

Selain tak memiliki izin SIPPA, 17 perusahaan itu juga tak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

Baca juga: BERITA TERKINI Projo Resmi Dukung Airin di Pilgub Banten 2024

Akibatnya, Pemprov Banten kehilangan PAD dari pajak air permukaan.

Atas dasar temuan itu, BPK meminta Pemprov Banten untuk menertibkan 17 perusahaan tersebut.

Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengaku sudah menerima rekomendasi yang diberikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2023 tersebut. Sedangkan untuk penertiban akan dilakukan secara bertahap.

"Mudah-mudahan nanti berikutnya (Penertiban) karena sudah terpetakan jadi kita untuk bisa mendapatkan hak-hak pemerintah Daerah," kata Al Muktabar di KP3B, Jumat (31/5/2024).

Kendati demikian, Al Muktabar mengaku masih terus berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk menertibkan perizinan terhadap belasan perusahaan tersebut agar menempuh SIPPA.

"Kita terus berkoordinasi dan ini terus akan kita efektifkan karena ada persoalan izin di sana yang harus dikeluarkan oleh Kementerian PUPR," ujarnya.

Adapun 17 Perusahaan yang belum memiliki izin tersebut sebagai berikut:

1. PT XYS bidang usaha peleburan baja, lokasi Kabupaten Tangerang

2. PT SMSS bidang usaha peleburan baja lokasi Kabupaten Tangerang

3. PT LSI bidang usaha peleburan baja, lokasi Kabupaten Tangerang

4. PT DF bidang usaha Air Curah, lokasi Kabupaten Tangerang

5. PT ABDB bidang usaha air curah lokasi Kabupaten Tangerang