Mei 2024, LMAN Realisasikan Pembiayaan Proyek Strategis Nasional di Banten Rp 19,65 Miliar

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sudah merealisasikan pembiayaan Proyek Strategis Nasional (PSN) sebesar Rp 19,65 miliar di Provinsi Banten pada Mei 2024.

Plh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Provinsi Banten, Sugiwanto, mengatakan PSN itu terdiri atas sarana dan prasarana air baku Karian, Bendungan Kairan, serta Jalan Tol Cimanggung-Cibitung dan Jalan Tol Serang-Panimbang.

Adapun pembiayaan itu sebesar Rp 0,13 miliar untuk sarana dan prasarana air baku Karian, Rp 4,33 miliar untuk Bendungan Kairan, serta Rp 3,10 miliar untuk Jalan Tol Cimanggung-Cibitung dan Rp 12,09 miliar untuk Jalan Tol Serang-Panimbang.

Baca juga: Ini Kinerja Lengkap APBN Provinsi Banten Triwulan I 2024, Pendapatan Negara Tumbuh 7,87 Persen

"Skema pemerintah adalah pembiayaan lahan," katanya dalam konferensi pers para pimpinan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Satu Regional Banten secara online, Jumat (28/6/2024).

Konferensi pers ini diikuti Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten, Suska; Kasi Data dan Potensi Kanwil DJP Banten, Aria Bimantoro Kusuma D; serta Kepala KPU Bea dan Cukai Soekarno Hatta, Gatot Sugeng Wibowo.

Adapun total realisasi pembiayaan PSN dari LMAN pada Januari 2024-Mei 2024 senilai Rp 332,36 miliar.

Pembiayaan PSN oleh LMAN masuk dalam kinerja pengelolaan aset negara.

Selain pembiayaan tersebut, pengelolaan aset negara juga mencakup Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari kekayaan negara, serta piutang dan lelang. 

Untuk realisasi PNBP sampai Mei 2024 tercatat sebesar Rp 7,51 miliar atau 29,43 persen dari target tahun ini.

Realisasi PNBP dari lelang mencapai Rp 13,04 miliar atau 31,13 persen dari target pada 2024, sedangkan realisasi PNBP dari piutang negara Rp 0,65 miliar atau 134,08 persen dari target 2024.

Total realisasi PNBP sampai Mei 2024 adalah Rp 21,20 miliar atau mencapai  31,23 persen dari target pada 2024.

Realisasi pokok lelang pada Mei mencapai Rp 143,39 miliar sehingga capaian pokok lelang pada Januari sampai Mei 2024 mencapai Rp 577,60 miliar atau 37,50 persen dari target.

Baca juga: Penyidik DJP Banten Sita Pabrik Besi dan Baja di Tangerang, Pemilik Rugikan Negara Rp 68,295 Miliar

"Dominasi jenis lelang meliputi hak tanggungan, lelang non-eksekusi sukarela, dan lelang pegadaian," ujar Sugiwanto.

Penyelesaian piutang negara sampai dengan Mei 2024 mencapai Rp 7,08 miliar atau 51,30 persen dari target.

Realisasi hibah barang milik negara (BMN) kepada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Banten sampai dengan Mei 2024 sudah terbit surat persetujuan hibah dengan nilai sebesar Rp 167,24 miliar.

Kinerja APBN Provinsi Banten

Sampai 31 Mei 2024, kinerja APBN Provinsi Banten secara umum menunjukkan pendapatan dan belanja negara yang tumbuh positif year on year (yoy).

Baca juga: Rugikan Negara Lebih dari Rp 2 Miliar, Pengemplang Pajak Diserahkan DJP Banten ke Kejari Tangsel

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten mengatakan realisasi penerimaan pajak telah mencapai 41,91 persen, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai telah mencapai 37,39 persen, dan realisasi PNBP mencapai 66,90 persen dari target.

Secara keseluruhan, total realisasi pendapatan sampai dengan 31 Mei 2024 telah mencapai 41,49 persen dari target.

"Mengalami pertumbuhan sebesar 12,86 persen secara yoy," ucapnya.

Kinerja PNBP sampai dengan 31 Mei 2024 mengalami pertumbuhan positif dengan realisasi mencapai Rp 727,78 miliar atau 66,90 persen dari target dan mengalami pertumbuhan 11,57 persen (yoy).

Kinerja PNPB ditopang pendapatan pelayanan pertanahan, jasa kepelabuhanan, pendapatan paspor , pendapatan jasa pelayanan pendidikan, dan jasa pelayanan rumah sakit.

Dari sisi belanja negara, sampai 31 Mei 2024 terealisasi sebesar Rp 10,76 triliun atau 38,85 persen dari pagu dan mengalami pertumbuhan sebesar 17,28 persen (yoy).

Kontribusi realisasi belanja negara terbesar berasal dari belanja transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 7,01 triliun, kemudian belanja kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp 3,75 triliun.

Seluruh jenis belanja K/L di Provinsi Banten sampai 31 Mei 2024 bertumbuh positif, kecuali belanja modal yang mengalami kontraksi sebesar 37,71 persen.

Hal ini disebabkan karena terdapat penurunan pagu belanja modal yang cukup signifikan untuk 2024 pada satuan kerja tertentu.

Kinerja realisasi belanja K/L berdasarkan fungsi bahwa fungsi pelayanan umum menunjukkan kinerja tertinggi sebesar 59,26 persen, yang ditopang adanya pelaksanaan tahapan Pemilu 2024.

Terkait hibah, total pendapatan hibah yang diterima satuan kerja vertikal sampai 31 Mei 2024 sebanyak 22 hibah dengan total nilai Rp 83,89 miliar.

Baca juga: 3 Solusi Lupa Nomor EFIN saat Lapor SPT Tahunan, Bisa Online dan Tak Perlu ke Kantor Pajak

"Hibah tersebut digunakan untuk menunjang kegiatan pengamanan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta menunjang operasional kegiatan satuan kerja," kata Suska.

Menurut dia, kinerja penyaluran TKD sampai 31 Mei 2024 sebesar Rp 7,01 triliun atau 39,59 persen dari total alokasi.

Angka ini tumbuh 17,97 persen, di mana untuk semua jenis TKD mengalami pertumbuhan positif, kecuali jenis Dana Insentif Fiskal yang baru tersalurkan 5,30 persen dari total pagu dan mengalami kontraksi 41,69 persen dibandingkan 2023.

Hal ini disebabkan adanya proses penyaluran Dana Insentif Fiskal pada akhir Mei 2024 yang akan tersalurkan pada Juni 2024.

Kemenkeu juga memiliki misi khusus dalam mengawal penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ultra Mikro (UMi).

Baca juga: Presiden Jokowi Salurkan KUR 2023 Senilai Rp 460 T, Bunga 6 Persen Tanpa Agunan

Penyaluran KUR dan UMi sampai 31 Mei 2024 mengalami pertumbuhan positif masing-masing sebesar 26,30 persen dan 4,27 persen.

Penyaluran KUR dan UMi terbesar berada di Kabupaten Tangerang yang masing-masing sebesar Rp 633,99 miliar dan Rp 45,26 miliar.

KUR dengan skema mikro dan kredit berdasarkan sektor perdagangan merupakan kelompok penyaluran terbesar dengan nilai penyaluran masing-masing sebesar Rp 1,28 triliun dan Rp 1,40 triliun.

Terkait dengan kinerja APBD Banten sampai 31 Mei 2024, pendapatan dan belanja daerah mengalami pertumbuhan positif masing-masing sebesar 11,94 persen dan 7,31 persen.

"TKD yang telah disalurkan ke Provinsi Banten sampai 31 Mei 2024 sebesar Rp 7,01 triliun atau sebesar 48,20 persen dari total pendapatan Banten," ucap Suska.

Baca juga: Petugas DJP Banten Sita Aset Mafia Pajak Rp 45,8 Miliar dari Dua Tersangka

Kinerja Penerimaan Pajak

Kasi Data dan Potensi Kanwil DJP Banten, Aria Bimantoro Kusuma D mengatakan penerimaan pajak sampai 31 Mei 2024 sebesar Rp 32,09 triliun, memenuhi 41,91 persen dari target APBN 2024 sebesar Rp 76,58 triliun.

Angka ini tumbuh sebesar 10,92 persen (yoy).

"Kinerja penerimaan pajak tumbuh dengan baik pada awal 2024," ujarnya.

Menurut Aria, mayoritas jenis pajak dominan mengalami pertumbuhan positif pada periode sampai 31 Mei 2024.

PPN Dalam Negeri, PPh Pasal 21, PPN Impor, PPh Final dan PPh 22 Impor mengalami pertumbuhan positif.

Sedangkan PPh Badan masih mengalami pertumbuhan negatif karena peningkatan restitusi.

Penerimaan perpajakan sektor dominan sampai 31 Mei 2024 mayoritas tumbuh positif.

Baca juga: Tunggakan hingga Rp 112 Miliar, Juru Sita Kanwil DJP Banten Blokir Rekening 59 Penunggak Pajak

Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan adalah dua sektor dengan kontribusi terbesar penerimaan pajak Banten sampai 31 Mei 2024.

Masing-masing sektor berkontribusi 39,01 persen dan 24,32 persen.

Sebelas Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan Kanwil DJP Banten sampai 31 Mei 2024 mengalami pertumbuhan positif yang baik.

Namun, KPP Madya Tangerang mengalami pertumbuhan negatif yang disebabkan restitusi yang terjadi pada 2024.

Pertumbuhan netto tertinggi dialami KPP Pratama Tangerang Barat sebesar 39,45 persen dan capaian tertinggi juga diraih oleh KPP Pratama Tangerang Barat sebesar 51,18 persen.

Kontribusi penerimaan pajak Kanwil DJP Banten ditopang jenis pajak PPN Dalam Negeri, PPh 21, dan PPN impor, masing-masing sebesar 27,88 persen, 22,93 persen, dan 21,50 persen.

Kinerja Penerimaan Kepabeanan dan Cukai

Kepala KPU Bea dan Cukai Soekarno Hatta, Gatot Sugeng Wibowo, mengatakan capaian penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp 5,50 triliun.

Angka ini terealisasi 37,39 persen dari target tahunan APBN 2024 sebesar Rp 14,71 triliun dan tumbuh 3,65 persen (yoy).

"Penerimaan Kepabeanan dan Cukai ini terdiri atas bea masuk, cukai, dan bea keluar," katanya.

Bea Masuk mencapai Rp 4,29 triliun atau turun 0,83 pesen (yoy) yang dipengaruhi kinerja impor nasional, terutama impor komoditi konsumsi, serta kebutuhan perdagangan dan industri.

Cukai mencapai Rp 1,20 triliun, tumbuh 24,01 persen (yoy) yang didorong peningkatan volume produksi minuman mengandung etil alkohol golongan A dan B yang disertai kenaikan tarif Cukai MMEA 20 persen (rata-rata tertimbang).

Bea keluar mencapai Rp 2,42 miliar, turun 54,80 persen (yoy) yang dipengaruhi fluktuasi harga komoditas kelapa sawit dan produk turunan pengolahannya.

Menurut Gatot, untuk kinerja neraca perdagangan Provinsi Banten hingga Mei 2024, nilai ekspor tercatat 2,14 miliar dolar AS (tumbuh 127 persen yoy), dan impor mencapai 2,92 miliar dolar AS (tumbuh -11 persen yoy).

Neraca perdagangan pada Mei 2024 masih mencatatkan defisit sebesar 0,78 miliar dolar AS meskipun jumlahnya lebih kecil dibandingkan April 2024 sebesar 1,14 miliar dolar AS.

Peningkatan netto neraca perdagangan pada Mei 2024 tersebut disebabkan kenaikan eksportasi pada komoditi: perhiasan, barang hasil tempaan pandai emas dan perak serta barang lainnya.

Kemudian semi-manufaktur barang dari plastik, dan penurunan importasi pada komoditi: telepon, komoditi gula, dan piranti lunak serta barang digital.