NasDem Duetkan Isro dan Uyun di Pilkada Cilegon, Politikus PKS: Ikut Mekanisme Partai

Laporan Wartawan, TribunBanten.com Ahmad Tajudin

TRIBUNBANTEN.COM, KOTA CILEGON - Partai NasDem saat ini sudah mengeluarkan surat rekomendasi untuk Pilkada Cilegon 2024.

Dalam surat rekomendasi itu, Partai NasDem meminta Isro Mi'raj untuk berpasangan dengan Nurrotul Uyun pada Pilkada Cilegon.

Diketahui, Isro merupakan politisi Partai Golkar yang saat ini menduduki posisi Ketua DPRD Kota CIlegon.

Baca juga: PKS Nilai Isro Miraj dan Nurrotul Uyun Cocok Berpasangan di Pilwalkot Cilegon 2024

Sementara, Nurrotul Uyun merupakan kader PKS yang menduduki posisi sebagai wakil ketua DPRD Kota Cilegon.

Uyun mengatakan, dirinya akan mengikuti mekanisme yang ada untuk Plkada Cilegon 2024.

"Kita mengikuti saja mekanisme partai yang ada, dan tentu saja secara normatif itu menjadi bagian yang dikomunikasikan di antara dua partai," ujarnya saat ditemui di kantornya, Kamis (11/7/2024).

Sejauh ini, Uyun menyebut pihaknya masih membangun komunikasi dengan lintas partai termasuk dengan partai NasDem.

"Komunikasi dengan Nasdem itu pasti menjadi komunikasi yang dinamis dibangun dalam persiapan Pilkada," tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPD PKS Kota Cilegon, Amal Irfanuddin menyampaikan, sebagai pengurus di tingkat daerah, pihaknya akan taat dan patuh terhadap perintah dari pengurus pusat. Apabila, sudah ada kesepakatan ditingkat pusat

"Pandangan kita, kalau sudah ada kesepakatan dari DPP, yah harus sami'na wa atho'na (taat/patuh,-red), karena itu ranahnya mereka," ujarnya.

Baca juga: Airin Rachmi Lempar Kode Bakal Didukung Koalisi Indonesia Maju di Pilgub Banten

Amal menilai, dengan turunnya rekomendasi yang diberikan NasDem kepada salah satu kader PKS.

Tentunya DPP NasDem, kata dia, sudah memiliki penilaian yang baik terhadap calon-calon yang akan diusungnya pada Pilkada 2024.

Meski demikian, DPD PKS Cilegon hingga kini masih menunggu SK dari DPP PKS untuk calon yang akan diusung pada Pilwalkot Cilegon.

"Karena kita belum bisa bergerak sebelum menerima SK DPP dari PKS," ungkapnya.