BKKBN Luncurkan Population Clock di Banten, Memuat Data Penduduk, Kelahiran, dan Kematian

Laporan Reporter TribunBanten.com Ade Feri

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) meluncurkan aplikasi Population Clock dan Kick-off Pekan Pelayanan 100.000 Akseptor KB Pasca-Persalinan Nasional pada peringatan Hari Kependudukan Dunia (HKD) di Pendopo Gubernur Banten, Senin (29/7/2024).

Kepala BKKBN dr Hasto Wardoyo mengatakan aplikasi Population Clock memuat data jumlah penduduk, kelahiran, dan kematian.

Dia menyebut angka kematian ibu (AKI) menurun menjadi 189 per 100.000 kelahiran hidup dan angka kematian bayi (AKB) menjadi 16,86 per 1.000 kelahiran hidup.

Baca juga: BKKBN Ajak Aparatur Sipil Negara di Banten untuk Peduli Kependudukan

Namun, AKB di Indonesia masih tertinggi di kawasan Asia Tenggara.

"Indonesia memiliki AKB 4,6 kali lebih tinggi dari Malaysia, serta 1,8 kali lebih tinggi dibandingkan Thailand dan 1,3 kali lebih tinggi dari Filipina," ujarnya.

Menurut Hasto, Population Clock memberikan pandangan yang dinamis tentang pertumbuhan populasi di Indonesia.

Selain itu, juga sekaligus untuk mengindentifikasi tren, memahami tantangan, serta meningkatkan kesadaran pentingnya pembangunan berwawasan kependudukan.

Hasto mengklaim ada beberapa kemajuan Indonesia di bidang kependudukan, yaitu total fertility rate (TFR) mencapai 2,14 berkat konsistensi pelaksanaan program KB hamper lima dekade.

Menurut dia, data inklusi yang dimiliki saat ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya karena menjadi acuan untuk memberikan pelayanan yang adil bagi semua.

"Dari data itu juga kita bisa melayani berbagai permasalahan, seperti masalah ibu hamil, balita, persalinan, kontrasepsi, dan semua pelayanan lainnya bisa diberikanan seadil-adilnya tanpa ada yang tertinggal," ucapnya.

BKKBN menekankan agar daerah memahami dan menjaga validitas data guna menikmati bonus demografi.

Baca juga: Pemprov Banten Bersama BKKBN Kolaborasi Turunkan Angka Stunting di Tanah Jawara 

"Masing-masing daerah memiliki pola bonus yang berbeda sehingga model kebijakan, pelayanan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia akan berbeda juga," ujarnya.

Manusia merupakan sumber daya paling berharga sehingga harus menjadi pusat pembangunan.