Suami Bupati Pandeglang Maju Pilgub Banten, Bawaslu Ingatkan soal Netralitas ASN

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Engkos Kosasih  

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG -  Anggota Bawaslu Banten, Zaenal Muttaqin, mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pandeglang soal netralitas selama Pilkada Serentak 2024. 

Suami dari Irna Narulita, Bupati Pandeglang, yaitu Dimyati Natakusumah maju sebagai bakal calon wakil gubernur Banten mendampingi Andra Soni. 

Sementara itu, Raden Dewi Setiani, adik ipar Irna Narulita, maju sebagai bakal calon bupati Pandeglang bersama Iing Andri Supriadi, wakilnya.  

"Bisa saja berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dan lain sebagainya, sehingga ini menjadi konflik kepentingan dan ini yang harus dihindari," kata Anggota Bawaslu Banten, Zaenal Muttaqin pada Senin (9/9/2024). 

Hal itu diungkapkan Zaenal usai menjadi narasumber di acara netralitas ASN yang diselenggarakan Kesbangpol Banten di Aston Serang, Senin (9/9/2024). 

Baca juga: Jadwal CPNS Banten 2024 Terbaru, Kapan Pengumuman Seleksi Administrasi? Catat Tanggalnya

Zaenal menyebut acara itu juga merupakan bagian dari pencegahan yang dilakukan Kesbangpol Banten agar ASN bersikap netral. 

Dalam acara itu, ada dua ASN dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan Lebak. Kedua daerah itu masuk daerah rawan netralitas ASN. 

"Bisa jadi karena itu (Masuk daerah rawan netralitas ASN) sehingga perlu dicegah," ujar Zaenal. 

Zaenal mengaku Bawaslu Banten juga masih melakukan penanganan terkait netralitas ASN di Kabupaten Pandeglang, di mana ada ASN yang diduga melakukan ajakan memenangkan salah satu calon. 

"Sejauh ini Bawaslu baru-baru ini menemukan (Pelanggaran) di wilayah Pandeglang sudah ada informasi dan didalami seperti apa," pungkasnya. 

Baca juga: Anak di Tangsel Banten Diduga Diculik, Berikut Ini Ciri-cirinya

Untuk diketahui, Kabupaten Pandeglang, Banten, masuk daerah rawan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kepala Daerah (Pilkada) 2024. 

Daerah yang dipimpin Irna Narulita tersebut berpotensi masuk dalam 10 daerah dengan Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) 2024 secara nasional.