Guru di Serang Banten Ngadu ke Anggota DPR Soal PPDB Zonasi, Kurikulum hingga Gaji

Laporan wartawan TribunBanten.com Ade Feri Anggriawan 

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Sejumlah tenaga pengajar atau guru SMPN 1 Kota Serang meluapkan keluhannya ke Anggota Komisi X DPR RI, Furtasan Ali Yusuf.

Keluhan itu disampaikan saat Furtasan Ali Yusuf menggelar reses di SMPN 1 Kota Serang, Jumat (13/12/2024) siang.

Salah seorang guru,  Muhammad Usurah mengungkapkan keluhannya terkait dengan masalah PPDB.

Baca juga: DPP PDIP Respon Keputusan Airin-Ade Tak Gugat Hasil Pilkada Banten ke MK

Baca juga: Themis Indonesia Temukan Dugaan Keterlibatan Polisi di Pilkada Banten dan Jateng

"Saya melihat dengan sistem zonasi ini, bukannya semakin baik tapi justru semakin buruk," ujarnya. 

"Karena dengan zonasi, persaingan di sekolah terutama di bidang akademik itu menjadi menurun," sambungnya. 

Ia juga membeberkan, hal yang dirasakan oleh para dewan guru ketika sedang mengajar di dalam kelas.

"Banyak saya dengar dari anak-anak ketika saya memberikan motivasi, mereka menganggap tidak berguna punya prestasi karena tidak bisa memilih sekolah yang terbaik," bebernya. 

"Boleh saja ada zonasi, tapi harus ada peningkatan prestasi. Artinya kondisi sekolahnya juga harus diperhatikan supaya merata," jelasnya.

Keluhan berbeda disampaikan Nurhalimah Rusmawati, dirinya berpendapat kurikulum merdeka yang saat ini diberlakukan membuat anak-anak terlena.

Oleh karena itu, dirinya menginginkan agar sistem ujian nasional (UN) kembali diberlakukan.

"Karena setelah UN di hapus, apalagi terpapar oleh covid, dan zonasi anak-anak terlena dengan rebahannya, dan kesulitan mendongkrak semangat juang anak untuk belajar," ucapnya. 

"Dengan adanya UN saya yakin, anak-anak bisa termotivasi kembali untuk belajar. Karena juga konsep kurikulum merdeka saat ini yang dipahami masyarakat adalah semua anak harus naik kelas," jelasnya.

"Mudah-mudahan bisa digodok seperti semula, UN kembali diberlakukan," harapnya. 

Keluhan lain disampaikan oleh guru honorer bernama Uum Umayah.

Dirinya mempertanyakan terkait nasib para guru honorer untuk tahun-tahun berikutnya, sebab ia mendengar bahwa pada tahun 2025 guru honorer akan dihapuskan.

Selain juga Umayah mempertanyakan terkait informasi bahwa Presiden Prabowo, yang akan menaikkan gaji guru honorer namun hanya untuk yang bersitifikasi saja.

"Tahun 2025 nasib guru honorer seperti apa pak, karena say mendapat informasi tahun 2025 tidak boleh ada lagi guru honorer," ucapnya. 

"Lalu soal informasi bahwa akan mendapatkan tunjangan 2025, itu diperuntukkan untuk yang sudah sertifikasi saja, bagaimana dengan yang belum sertifikasi," imbuhnya. 

"Sedangkan tes PPPK saja kami belum bisa, karena belum memenuhi kriteria," jelasnya.

Menanggapi sederet keluhan guru-guru tersebut, Furtasan mengaku telah merekam dan mencatat semua aspirasi, untuk disampaikan kepada pemerintah pusat. 

"Terimakasih bapak/ibu semua aspirasi, sudah saya rekam bersama tim saya, dan kami catat, disini saya jawab namun tentu selain itu saya akan perjuangkan aspirasi ini di pusat," ujar Furtasan. 

Politisi Nasdem itu, lalu mengungkapkan bahwa keluhan yang disampaikan oleh para dewan guru di SMPN 1 Kota Serang, hampir serupa dengan daerah-daerah lain.

"Terutama soal PPDB, karena itu maka akan saya bantu aspirasikan di pusat," jelasnya.