Terima Sumbangan dari AS dan Sekutunya? Jokowi Disebut Jadi Tokoh Terkorup di Dunia!

TRIBUNBANTEN.COM - Mantan Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo atau Jokowi mendapatkan predikat presiden paling terkorup di dunia.  

Predikat itu disematkan oleh Lembaga non pemerintah Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). 

Menurut organisasi tersebut, 'pemenang' dari nominasi tersebut adalah mantan Presiden Suriah, Bashar Al-Assad, yang digulingkan oleh kelompok militan Hayat Tahrir al-Sham (HTS) pada awal Desember 2024 lalu. 

Baca juga: Hakordia 2023: Ini Daftar 25 Negara Terkorup di Dunia, Indonesia Nomor Berapa?

OCCRP diketahui mendapatkan sumbangan dana dari organisasi-organisasi seperti The Bay and Paul Foundations, Dutch Postcode Lottery, European Instrument for Democracy and Human Rights, Ford Foundation, Fritt Ord Foundation, German Marshall Fund. 

Kemudian, ada pula sumbangan sekutu-sekutu Amerika Serikat(AS) seperti dari Kementerian Eropa dan Luar Negeri Prancis, Kementerian Luar Negeri Denmark, National Endowment for Democracy, Oak Foundation, Open Society Foundations, Puech Foundation, Rockefeller Brothers Fund, Skoll Foundation, US Agency for International Development, hingga Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat(AS). 

Pada 2017, OCCRP juga dianugerahi Penghargaan Pulitzer untuk laporan mengenai Panama Papers Series. 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) hingga Uni Eropa juga pernah memberikan penghargaan kepada lembaga yang berfokus pada isu korupsi itu. 

Dilansir dari situs OCCRP, lembaga ini memiliki visi menjadikan dunia lebih terinformasi di mana kehidupan, mata pencaharian, dan demokrasi tidak terancam oleh kejahatan dan korupsi. 

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Bung Karno, Faisyal Chaniago, angkat bicara terkait laporan yang mengkategorikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia. 

Menurutnya, penilaian yang dilakukan oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) perlu diselidiki lebih lanjut.  

Dia mengingatkan, metodologi yang digunakan oleh lembaga tersebut dirasa tidak valid dan tidak berbasis pada data hukum yang sahih. 

Faisyal menyoroti metode yang digunakan OCCRP dalam menilai seorang pemimpin negara, yang menurutnya sangat meragukan. 

"Berdasarkan informasi yang saya temukan, metode yang digunakan oleh OCCRP tidak berbasis pada data hukum dan fakta. Mereka menggunakan pendekatan polling melalui Google Form, yang jelas-jelas tidak ilmiah," kata Faisyal.