Kemenkum Banten
6 Program Unggulan Kanwil Kementerian Hukum Banten 2025, Bentuk Komitmen Langsung ke Masyarakat
Agar pelayanan, pembinaan, dan pembentukan hukum di Provinsi Banten berjalan optimal
lihat foto
TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Ada enam program unggulan Kanwil Kemenkum Banten pada 2025.
Program yang berdampak langsung kepada masyarakat itu merupakan komitmen Kepala Kanwil Kemenkum Banten R Natanegara.
Enam program unggulan tersebut dipaparkan saat Rapat Koordinasi Program Kerja Kemenkum bersama pemerintah daerah se-Provinsi Banten di Bale Supomo, Rabu (15/1/2025).
Baca juga: Pentingnya Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri, Kepala Kemenkum Banten Berikan Arahan
R Natanegara berharap rapat koordinasi ini mampu menyamakan persepsi dan pemahaman antara Kanwil Kemnkum dengan pemerintah daerah.
Hal itu bertujuan untuk memaksimalkan pemberian pelayanan bagi masyarakat.
"Agar pelayanan, pembinaan, dan pembentukan hukum di Provinsi Banten berjalan optimal dan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat Banten. Tentunya terwujud Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera," katanya.
Berikut ini enam program unggulan Kanwil Kemenkum Banten pada 2025:
1.Program Desa/Kelurahan Sadar Hukum
Program ini merupakan program berkelanjutan dalam upaya membangun kesadaran hukum masyarakat.
Kegiatan ini juga sejalan dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
Kementerian Hukum mengajak pemerintah daerah untuk saling berkolaborasi mengingat masih sedikitnya desa di Provinsi Banten yang meraih Sadar Hukum.2
2. Paralegal Justice Award
Baca juga: Kemenkum Raih Terbaik Ke-3 Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2024 Kategori Kementerian
Kegiatan ini merupakan penghargaan yang diberikan kepada para kepala desa dan lurah yang bertindak sebagai non-litigation peacemaker.
Tentunya hal ini juga membutuhkan kerja bersama dari pemerintah daerah, sehingga para kepala desa dan lurah di Provinsi Banten dapat ikut berpartisipasi dan meraih pemenang Paralegal Justice Award.
3. Fasilitasi perencanaan pembentukan, perancangan, serta pelaksanaan harmonisasi rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah, analisis dan evaluasi hukum.
Kolaborasi diharapkan dapat meningkatkan kapasitas perancang peraturan perundang-undangan.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.