Puluhan PPPK Datangi Kantor DPRD Kabupaten Serang, Minta Kesetaraan Hak ASN

Laporan wartawan TribunBanten.com Ade Feri Anggriawan

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Puluhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Serang, Selasa (21/1/2025).

Pantauan TribunBanten.com, nampak PPPK yang terdiri dari guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis Pemkab Serang datang mengenakan pakaian dinas safari khas ASN.

Kedatangan mereka langsung disambut oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Serang, Abdul Gofur, dan Perwakilan Komisi I, Komisi II, dan Komisi III DPRD.

Baca juga: Kesaksian Ketua RT di Ciputat Tentang Warganya Akhiri Hidup: Punya Anak Kecil dan Istri Sedang Hamil

Selain itu juga hadir Perwakilan Bapperida, Perwakilan BPKAD, dan Perwakilan BKPSDM, serta Kabag Hukum Setda Kabupaten Serang.

Audiensi berlangsung di ruang paripurna DPRD Kabupaten Serang.

Koordinator Daerah Forum Komunikasi ASN-PPPK Kabupaten Serang, Yudha Gautama menjelaskan, kedatangan dirinya beserta rombongan untuk menuntut kesetaraan dan kesejahteraan ASN PPPK di Pemkab Serang.

Sebab, hingga tahun ke-4 sejak ASN PPPK Kabupaten Serang menerima Petikan SK ASN PPPK, belum juga teralokasi anggaran untuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) seperti halnya ASN.

"Padahal berbicara beban kerja kami sama saja dengan ASN, tapi dari sisi penghasilan berbeda," ujarnya usai audiensi.

Ia mengatakan, jumlah besaran TPP yang diharapkan oleh PPPK adalah setara dengan ASN PNS.

"Jadi untuk kesejahteraan dan lainnya itu harus sama dengan ASN PNS," jelasnya.

Selain itu, kata Yudha di Permendagri 15 Tahun 2024 juga diatur terkait kriteria penetapan besaran TPP ASN Tahun Anggaran 2025.

"Disebutkan bahwa besaran pembayaran TPP ASN atau Tunjangan kinerja bagi ASN berdasarkan kelas jabatan, tidak dibedakan pada kelas jabatan yang sama bagi PNS maupun PPPK," paparnya.

Namun demikian, ia menyebut jawaban yang disampaikan oleh pihak OPD Kabupaten Serang terlalu banyak mengkaji.

Bahkan menurutnya, Pemkab Serang terlalu banyak pencitraan.

"Karena ketika kita minta TPP selalu dijawabnya defisit, tapi kalau di media bilangnya peningkatan pendapatan PAD Kabupaten Serang itu Rp 241 miliar," ucapnya.

"Maksud saya mana yang benar, di satu sisi ketika kita minta TPP jawabannya defisit, sementara di pemberitaan media bilangnya meningkat," kata dia.

"Jadi ini bukan soal ketersediaan anggarannya, tapi mau atau tidaknya mengalokasikan anggaran untuk itu," tambahnya.

Oleh karena itu, dirinya menyebut, setelah pelantikan, pihaknya akan melakukan silaturahmi dengan Bupati Serang yang baru.

"Karena harapan kita TPP itu itu bisa digantikan dengan insentif, sebab hal itu bisa dialokasikan di belanja barang dan jasa tanpa harus mengganggu belanja pegawai," tandasnya.

"Itu kan nanti bisa dilakukan di pergeseran anggaran di bulan Maret, pergeseran anggaran itu juga kan tidak merubah pagu anggaran masing-masing OPD," tandasnya.