MUI, Muhammadiyah hingga Walhi Desak Pemerintah Cabut Proyek PSN untuk PIK 2

MUI mengundang sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) membicarakan proyek PIK 2.

Editor: Ahmad Haris
Tribunnews.com/Fahmi 
Ketua Tim Tabayyun dan Advokasi MUI PSN di PIK 2, KH Masduki Baidlowi, bersama perwakilan LBH-AP PP  Muhammadiyah, Laskar Merah Putih, WALHI, dan LSM KIARA di Gedung MUI, Jl Proklamasi, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2025).  

TRIBUNBANTEN.COM - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengundang sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) membicarakan proyek Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) dan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk Tropical Coastland di Tangerang, Banten. 

Melansir Tribunnews.com, pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan MUI, LBH-AP PP Muhammadiyah, Laskar Merah Putih, WALHI, dan LSM KIARA. 

Hadir Sekretaris LBH Advokasi Publik PP Muhammadiyah Ikhwan, Deputi Pengelolaan Program dan Jaringan KIARA Erwin Suryana, Ketua Markas Daerah Laskar Merah Putih Jakarta H Agus Salim, dan Deputi Eksternal WALHI Mukri Fitriyani.

Baca juga: Usai Kholid, Kini Giliran Heri Amri Nelayan Serang Banten Bongkar Dugaan Stempel Sakti PSN PIK 2

Ketua Tim Tabayyun dan Advokasi MUI PSN di PIK 2, KH Masduki Baidlowi, mengatakan ormas dan LSM ini bersepakat untuk mendesak Pemerintah menghentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk Tropical Coastland di Tangerang, Banten. 

"Sehingga dengan demikian maka kami meminta di dalam rekomendasi itu untuk mencabut, mencabut PSN itu," ujar Masduki di Kantor MUI, Jakarta, Jumat (24/1/2025). 

Menurut Masduki, PSN di PIK 2 ini telah berdampak buruk terhadap masyarakat sekitar. 

 

 

Dirinya menilai Pemerintah perlu mempertimbangkan ulang kelanjutan dari PSN di PIK2 ini. 

"Kalau dia memang akhirnya hanya akan menyengsarakan rakyat dan hanya menyenangkan konglomerat kira-kira seperti itu, maka itu jangan dilakukan," tuturnya. 

Masduki mengungkapkan bahwa MUI telah membuat rekomendasi pencabutan PSN di PIK 2 ini.

Baca juga: Konsultan PIK 2 Seret Nama Eks Bupati Tangerang Zaki Soal Pagar Laut, Sudah Ada Sejak Tahun 2014

Rekomendasi tersebut, kata Masduki, merupakan hasil dari Musyawarah Kerja Nasional MUI

MUI, menurut Masduki, telah mendapatkan sejumlah masukan dari masyarakat terkait dampak negatif dari PSN ini. 

"Setelah banyak mendapatkan masukan dari masyarakat di sekitar PIK II dan di sekitar proyek strategis nasional yang nyata-nyata bahwa proyek strategis nasional itu banyak mudarat, banyak mafsadad, itu bahasa arabnya, bahasa rakyatnya itu banyak menzalimi rakyat kira-kira seperti itu," pungkasnya. 

 

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Muhammadiyah MUI dan Walhi Desak Pemerintah Cabut Proyek PSN untuk PIK 2

Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved