52 Hektar Lahan Garapan dan 30 Rumah Warga Tenjolaya Lebak Terancam Digusur PT MII

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Misbahudin

TRIBUNBANTEN.COM, LEBAK - Warga empat kampung di Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Banten terancam diusir dari tanah kelahirannya buntut dugaan konflik lahan.

Keempat kampung tersebut antara lain, Lebak Keusik, Tenjolaya, Sukasari, dan Sukajadi.

Dugaan konflik lahan itu terjadi antara warga dengan PT Malingping Indah Internasional (MII).

Baca juga: Viral Rekaman Diduga OKnum PNS di Lebak Minta Jatah ke Pengusaha Galian Tanah Ilegal Mekarsari

Menurut pantauan TribunBanten.com di lokasi, tanah yang biasanya warga kelola untuk kebutuhan sehari-harinya sudah rata oleh alat berat. 

Bahkan, untuk tetap bertahan di tempat kelahirannya itu, warga terpaksa harus menanami lahan yang sudah rata tersebut dengan ubi, kacang dan jagung.

Hal itu mereka lakukan agar pihak PT MII tidak bertindak semena-mena di tanah yang sudah mereka tempati sejak puluhan tahun. 

Salah seorang warga Tenjolaya inisial AM (60) mengatakan, konflik warga dan petani di wilayahnya dengan PT MII terjadi sejak beberapa tahun lalu. 

AM menceritakan,dirinya bahwa tidak mengetahui alasan perusahaan PT MII ingin menggusur lahan garapan dan rumah-rumah warga.

Padahal, lanjut AM, dirinya dan para warga lainnya sudah puluhan tahun tinggal dan menggarap lahan di daerah tersebut.

"Saya dan warga lahir dan tinggal di sini, sampe punya anak dan cucu," kata AM saat ditemui di rumahnya, Minggu (26/1/2025).

AM mengungkapkan, bahwa lahan yang ditinggali para warga dan dijadikan ladang pertanian diperkirakan seluas 52 hektar berstatus milik negara.

Para warga yang berprofesi sebagai petani kecil yang memanfaatkan lahan negara ini telah mendapatkan surat garapan dari tahun 1970 dari pemerintah desa setempat.

"Ini ada surat salinan garapan dari desa dari tahun 1970," ujarnya. 

AM mengaku pernah mendapat ancaman dan teror dari pihak perusahan PT MII yang akan menggusur rumahnya menggunakan alat berat.

"Saya ditakutin, rumah mau didoser. Kejadiannya itu tahun 2023," ucapnya. 

Meski adanya dugaan ancaman berupa penggusuran, AM dan 30 kepala keluarga (KK) lainnya akan bertahan di tempat yang sudah berpuluh-puluh tahun mereka tinggali itu.

Bahkan, 30 KK yang saat ini ada akan tetap bertahan dan melakukan perlawanan. 

"Abah tida nerima, Abah dan warga lainnya akan tetap bertahan dan ngalawan," tegasnya.

Ditempat yang sama,warga lainnya AS (41) mengungkapkan, pihak perusahaan saat ini sudah menggusur beberapa lahan garapan warga, tanpa adanya pemberitahuan dan musyawarah dengan warga setempat. 

Sebab lahan tersebut diduga akan diubah dari pertanian menjadi tambak udang.

"Tidak ada pemberitahuan dan pengumuman, tiba-tiba datang saja alat berat," ucapnya.

"Ladang yang kami tanami jagung, ubi hingga kangkung langsung digusur tanpa ada ganti rugi," sambungnya.

Ia pun berharap kepada pemerintah daerah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dan juga pusat untuk membantu masalah yang menimpa warga. 

Sebab, warga yang terdampak sebagai petani kecil yang kehidupannya bergantung pada hasil pertanian.

"Kami ini petani kecil, hidup kami bergantung pada hasil tani, tolong kami," ungkapnya.

"Kami warga negara Indonesia coba tolongin pamarentah (kami juga warga Indonesia, coba tolong pemerintah)," sambungnya. 

TribunBanten.com berupaya untuk mengkonfirmasi kuasa hukum PT MII pada pukul 13.01 WIB, baik melalui sambungan telepon dan pesan WhatsApp, namun hingga artikel ini tayang tak kunjung mendapat balasan.