Tak Libatkan DPRD dan DLHK saat Usulkan Hutan Lindung Jadi Produksi, Al Muktabar Akan Dipanggil

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Engkos Kosasih 

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Komisi IV DPRD Banten menyoroti usulan mantan Pj Gubernur Banten Al Muktabar, yang ingin merubah hutan lindung di wilayah Tangerang menjadi hutan produksi.

Usulan tersebut dilayangkan pada Perum Perhutani Banten dan Kementerian Kehutanan melalui surat B.00.7.2.1/1936/BAPP/2024 tanggal 25 Juli 2024.

Perubahan hutan lindung menjadi produksi tersebut, untuk mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dikembangkan PT Mutiara Intan Permai (MIP), untuk pengembangan PIK 2 Tropical Costland.

Baca juga: Abraham Samad Laporkan Agung Sedayu Group dan PSN di PIK 2 ke KPK: Ada Potensi Korupsi!

Anggota Komisi IV DPRD Banten, Gembong R Sumedi mengaku kaget, adanya usulan tersebut dari Pemprov Banten.

Sebab selama ini, DPRD tak pernah menerima adanya pembahasan pelepasan hutan lindung menjadi produksi.

"Ini jadi pembicaraan kita juga, Pemprov buat surat itu tanpa ada komunikasi juga dengan dewan, jadi langsung bersurat," kata Gembong melalui sambungan telepon, Sabtu (1/2/2025).

Gembong menjelaskan, baru mengetahui adanya usulan tersebut saat melakukan kunjungan kerja ke Perhutani Kabupaten Lebak. 

Di sana, kata Gembong, pegawai perhutani bercerita bahwa ada hutan lindung yang mau dijadikan hutan produksi berdasarkan usulan Pemprov Banten.

"Kita juga kaget, kok ada permintaan kayak gini kita nggak tahu," katanya.

Diketahui, bukan hanya tak melibatkan DPRD Banten, Al Muktabar juga tak melibatkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Banten dalam mengusulkan perubahan kawasan tersebut.

"Intinya kita dewan menyesalkan bahwa usulan itu tidak melibatkan yang lain. Tidak ada pembahasan sebelumnya," pungkasnya.

Sementara, Anggota Komisi IV DPRD Banten lainnya, Syarifudin Salwani mengaku berencana memanggil Al Muktabar, untuk meminta kejelasan terkait masalah tersebut.