Efisiensi Anggaran Ala Presiden Prabowo Dapat Dukungan: APBN Tidak Boleh Dihambur-hamburkan!

TRIBUNBANTEN.COM - Kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto terhadap beberapa kementerian, dan lembaga mendapat dukungan. 

Menurut pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardiansyah, sudah seharusnya APBN tidak boleh dihambur-hamburkan untuk kegiatan yang tak penting.

"Jadi Pak Prabowo maunya ini program-program yang sama, itu yang istilahnya ada kemiripan sama, itu yang diefisienkan," ujar Trubus lewat keterangan, Selasa (11/2/2025).

Baca juga: Dukung Inpres Prabowo soal Efisiensi Anggaran, Anggota DPRD Lebak: Apa yang Perlu Dipersoalkan?

Menurut Trubus, Prabowo ingin agar kementerian dan lembaga menentukan skala prioritas dalam programnya.

“Yang kedua, memang ini kan kebijakan sifatnya mendorong kepada kementerian/lembaga dan daerah untuk menempatkan skala prioritas di dalam program itu, sesuai dengan tupoksinya,” kata Trubus. 

Pasalnya, selama ini APBN kerap digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak perlu.

“Jadi tidak bisa APBN dihambur-hamburkan untuk hal-hal yang sifatnya, pokoknya foya-foya lah selama ini kan, yang perjalanan dinas, yang ATK, yang nilainya sampai besar sekali,” kata Trubus.

Kebijakan itu sekaligus menjadi ujian bagi para menteri atau kepala lembaga untuk mengetes pemahaman mereka terhadap visi dan misi Prabowo. 

“Nah terus, program prioritasnya apa? Nah, jadi dalam hal ini lebih menempatkan bagaimana seorang pemimpin itu mampu membuat program-program yang sifatnya pro-publik lah, untuk kebutuhan publik gitu,” ujarnya.

Penghematan anggaran itu dapat dialokasikan untuk program-program yang menyejahterakan rakyat sesuai visi misi Prabowo. 

Baca juga: Politikus PDIP Adian DPR Geram dengan Efisiensi Anggaran Ala Presiden Prabowo, Kenapa?

Misalnya, program makan bergizi gratis, swasembada energi, hingga swasembada pangan agar Indonesia tidak selalu impor untuk beras maupun hasil perkebunan lainnya.

Trubus pun mengusulkan agar pemerintah membuat regulasi mengenai peraturan teknis, petunjuk pelaksanaan (juklak), maupun petunjuk teknis (juknis) untuk mengatur program-program apa saja yang harus dipangkas.

“Bagi daerah atau kementerian lembaga yang baru, itu kan bingung. Jadi mau menerjemahkan itu bingung gitu,” kata Trubus.

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Kebijakan Efisiensi Anggaran Prabowo Dapat Dukungan, Pengamat: Tidak Boleh Dihambur-hamburkan