Dinilai Lebih Hemat, DPRD Banten Berencana Ganti Sistem Kelistrikan Pakai Panel Surya Senilai Rp21 M

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Engkos Kosasih 

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten tahun ini berencana membeli 8 unit sepeda motor listrik dan photovoltaic atau panel surya.

Berdasarkan pantauan di Sirup LKPP, Sekretariat DPRD Banten menganggarkan untuk membeli 8 unit sepeda motor listrik tersebut mencapai Rp 4 miliar, sedangkan photovoltaic Rp 21 miliar.

Sekretaris DPRD Banten, Deden Apriandhi mengatakan, pengadaan itu mengacu pada instruksi presiden Nomor 7 tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik sebagai kendaraan dinas pemerintah daerah.

Kemudian Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan (ETB) untuk Penyediaan Listrik di kantor pemerintah.

"Iya ada pengadaan photovoltaic tapi baru rencana. Akan tetapi untuk sepeda motor listrik tidak jadi," kata Deden di kantornya, Kamis (13/2/2925).

Deden mengungkapkan, rencana pengadaan photovoltaic tersebut telah melalui kajian dari konsultan yang mengacu pada asas penghematan dan pengurangan polusi.

Baca juga: MenPAN-RB Angkat Bicara Soal Pengangkatan Staf Khusus Menteri di Tengah Efisiensi Jadi Sorotan

"Di beberapa pemerintah daerah, listrik tenaga surya sudah dikembangkan untuk menghemat energi karena ada instruksi presiden," katanya.

Deden menjelaskan, berdasarkan kajian panel surya juga dapat menghemat kebutuhan pengeluaran listrik setiap bulan mencapai 50 persen. Sehingga ia menilai, hal tersebut sangat bagus untuk jangka panjang.

"Sekarang saja kita anggarkan untuk bayar listrik itu Rp 300 juta perbulan, kalau pakai panel surya bisa menghemat setengahnya," ujar Deden.

Baca juga: Di Tengan Kondisi Efesiensi Anggaran, RRI Pastikan Tidak Ada PHK: Penyiar, Kontributor Tetap Bekerja

Kendati demikian, pengadaan photovoltaic tersebut baru sebatas rencana, meskipun sudah diinput ke dalam SiRUP LKPP tahun 2025. 

"Baru rencana karena kita menunggu hasil evaluasi, karena ada efisiensi anggaran kan. Tapi kalau menurut saya harus jadi prioritas karena untuk mengurangi polusi kan," pungkas Deden.