Dana Sekolah Gratis Banten Tersendat, Anggota DPRD Muhsinin: Dari Awal Saya Kurang Sependapat

Laporan Jurnalis TribunBanten.com, Ahmad Haris

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG–Program sekolah gratis Gubernur Andra Soni yang digadang-gadang menjadi solusi pemerataan akses pendidikan di Provinsi Banten kini menghadapi ujian serius.

Sejumlah kepala sekolah swasta harus putar otak menutupi biaya operasional karena pencairan dana program ini tersendat.

Ketua Forum Komunikasi Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (FK2SMKS) Provinsi Banten, Ahmad Ali Subhan mengatakan, merasa kecewa atas keterlambatan pencairan dana bantuan pendidikan, yang dinilai mengganggu operasional sekolah dan berpotensi memicu gelombang pengunduran diri dari program tersebut.

Kondisi ini memantik sorotan dari kalangan legislatif. Anggota Komisi V DPRD Banten dari Fraksi Golkar, Muhsinin, menilai sejak awal konsep program sekolah gratis perlu dikaji lebih matang agar tepat sasaran.

“Dari awal saya kurang sependapat. Sekolah gratis bukan berarti saya tidak setuju, tetapi seharusnya diberlakukan khusus untuk wali murid yang kurang mampu,” ujar Muhsinin kepada TribunBanten.com, Jumat (10/4/2026).

Baca juga: Program Sekolah Gratis Disorot, SMK Swasta di Banten Ancam Mundur Massal

Menurutnya, kebijakan yang menyamaratakan seluruh siswa tanpa melihat latar belakang ekonomi berpotensi menimbulkan ketimpangan.

Ia menilai, program tersebut seharusnya difokuskan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Jangan sampai anak pejabat seperti anggota dewan, bupati, wali kota, disamakan dengan anak tukang ojek atau tukang becak. Ini perlu ditinjau ulang,” tegasnya.

Selain program sekolah gratis, Muhsinin juga menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai memiliki persoalan serupa.

Ia mendorong agar kedua program tersebut diarahkan secara spesifik bagi siswa dari keluarga kurang mampu.

Lebih lanjut, ia mengingatkan agar pelaksanaan program tidak berujung pada pemborosan anggaran jika tidak dikelola dengan tepat.

“Jangan sampai hasilnya mubazir. Sarannya ditinjau ulang, baik sekolah gratis maupun MBG, supaya tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan,” katanya.

Sorotan tajam juga datang dari Anggota Komisi V DPRD Provinsi Banten dari Fraksi PDIP, Yeremia Mendrofa.

Ia menilai, persoalan ini bukan lagi sekadar kendala administratif, melainkan telah menyentuh aspek krusial dalam keberlangsungan dunia pendidikan di daerah.