2 Kepala Daerah di Banten Tak Ikut Retret, Bupati Lebak Tunggu Arahan Mega Meski Sudah di Magelang

TRIBUNBANTEN.COM - Pemerintah menggelar kegiatan retret atau retreat atau orientasi kepala daerah yang telah dimulai pada, Jumat (21/2/2025), di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

Dari delapan kepala daerah di Provinsi Banten yang baru dilantik pada Kamis (20/2/2025), terdapat dua kepala daerah yang tidak mengikuti retreat.

Kedua kepala daerah itu yakni, Bupati Lebak Hasbi Jayabaya dan Wali Kota Tangerang Sachrudin.

Hasbi Jayabaya

Bupati Lebak, Hasbi Jayabaya dikabarkan tidak mengikuti retret di hari pertama, meski posisi dirinya sudah berada di Magelang.

Hal itu dikarenakan Hasbi yang diketahui sebagai kader partai PDI-P masih menunggu arahan Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri.

Baca juga: Bupati Lebak Belum Masuki Area Retret Meski Sudah di Megelang, Hasbi:Tunggu Arahan Ibu Mega

Pasalnya, PDI-P yang sebelumnya telah menginstruksikan seluruh kepala daerah dari PDI-P untuk menunda mengikuti kegiatan retret di Magelang pada tanggal 21 - 28 Februari 2025

Penundaan itu dilakukan berdasarkan instruksi Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri melalui surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam, sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto oleh KPK. 

"Saya belum memasuki arena retret, cuma posisi saya sudah di Magelang. Tambah lagi sudah terlanjur di jalan, maka saya standby di Magelang," ujar Hasbi kepada TribunBanten.com melalui sambungan telepon, Jumat (21/2/2025). 

Meksipun sudah sampai di Magelang, namun Hasbi mengaku akan menunggu arahan selanjutnya dari Ketua Umum PDIP. 

Baca juga: Daftar Kepala Daerah dari PDI-P yang Diinstruksikan Megawati, untuk Tak Ikut Retreat Hari Ini

"Sebetulnya saya juga bingung, di sisi lain arahan Presiden, di sisi lain ada norma etika organisasi. Dikarenakan saya kader PDIP perjuangan," katanya. 

"Tapi saya masih mendengarkan instruksi Ibu Ketua Umum, sambil menunggu arahan dari Ibu Ketua Umum," sambungnya.

Menurut Hasbi, bupati bukan hanya milik salah satu partai saja, melainkan bupati adalah milik rakyat.  

"Artinya dalam konteks lain, tapi tidak lepas dari etika organisasi. Karena saya adalah kader PDIP," ucap Hasbi.

"Tambah lagi lembaga tertinggi negara adalah Presiden. Dan Presiden ingin memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah, agar sama-sama membangun kepentingan masyarakat," pungkasnya. 

Baca juga: Tak Sepakat Dengan Megawati Larang Kader PDIP Ikut Retret, Jokowi: Yang Undang Presiden, Mesti Hadir