Resmi Diluncurkan Presiden Prabowo, Danantara Diharapkan Bisa Dorong Pembangunan Infrastruktur

“Kilang minyak, pabrik petrokimia, produksi pangan dan protein, akuakultur serta energi terbarukan. Inilah sektor-sektor yang akan menentukan masa depan kita, ketahanan kita, dan kemandirian bangsa kita,” katanya melanjutkan. 

Anggaran infrastruktur tahun 2025 hanya Rp 50,48 Triliun Pagu indikatif Kementerian PU mengalami rekonstruksi. 

Awalnya, pagu Kementerian PU untuk Tahun Anggaran (TA) 2025 adalah sebesar Rp 110,95 triliun.

Kemudian pagu tersebut mengalami efisiensi sebesar Rp 81,38 triliun menyusul Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 

Dengan adanya efisiensi tersebut, maka total pagu indikatif Kementerian PU menjadi Rp 29,57 triliun. 

Selanjutnya, ada rekonstruksi efisiensi anggaran yang membuat pemangkasan pagu indikatif Kementerian PU menjadi lebih kecil, sebesar Rp 60,46 triliun. 

Sehingga, pagu indikatif Kementerian PU menjadi Rp 50,48 triliun. 

Baca juga: Daftar 8 Artis yang Dilantik Presiden Prabowo sebagai Kepala dan Wakil Kepala Daerah

"Efisiensi menurun dari Rp 81,38 triliun menjadi Rp 60,46 triliun. Sehingga pagu indikatif akhir Kementerian PU sebesar Rp 50,48 triliun," ujar Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dalam Rapat Kerja (Raker) dengan mitra kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/02/2025).

Akibat efisiensi, pemerintah tidak melakukan pembangunan jalan nasional baru pada tahun 2025. 

"Sementara fiskal kita terbatas, otomatis mungkin di tahun 2025 ini tidak ada penambahan jalan nasional," kata Dody di kantornya, Jumat (21/02/2025). 

Selain itu, imbas efisiensi anggaran, preservasi atau pemeliharaan jalan rutin direncanakan dilakukan hanya untuk 6 bulan pertama tahun ini.

"Kalau memang begitu, berarti kemudian preservasinya harus kita kuatin supaya kemudian dari sisi kemantapan jalan nasional tidak turun," papar Dody. 

Target Dody, kemantapan jalan nasional tahun 2025 tidak kurang dari angka 90 persen. 

Karenanya, ia berharap Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah atau IJD bisa disetujui Prabowo untuk dilanjutkan. 

"Kalau bisa disetujui minimum jalan-jalan desa yang kemudian menjadi jangkar daripada sawah-sawah kita ke arag pasar-pasar itu bisa juga kita bantu kayak tahun-tahun sebelumnya," ungkap Dody.

Sumber : Kompas.com