Sambut 80 Tahun Indonesia Merdeka, Presiden Prabowo Resmi Luncurkan Bank Emas Pertama RI

Pertama, adalah hasil kebijakan kenaikan UMP tahun 2024. 

Kedua, optimalisasi penyaluran bansos (PKH, Kartu Sembako, PIP, KIP, BLT-DD) di bulan Februari dan Maret 2025.

Ketiga, pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta di bulan Maret 2025.

Keempat, sejumlah stimulus pada bulan Ramadhan dan Lebaran seperti diskon harga tiket pesawat, diskon tarif tol, program diskon belanja (Harbolnas 2025, program EPIC Sales 2025, dan BINA Diskon 2025, dan program Pariwisata Mudik Lebaran yang dilakukan Kementerian Pariwisata dan BUMN terkait, serta stabilisasi harga pangan.

Kelima, paket stimulus ekonomi seperti diskon tarif listrik, PPN DTP Pembelian Properti dan Otomotif (EV), PPnBM DTP Otomotif (Electronic Vehicle dan Hybrid), Subsidi/Pajak DTP Motor Listrik, dan PPh DTP Sektor Padat Karya.

Keenam, optimalisasi program Makan Bergizi Gratis. 

Ketujuh, optimalisasi penyaluran KUR. Kedelapan, panen padi yang terealisasi secara optimal.

“Di mana sudah ada laporan bahwa produksi beras kita meningkat secara signifikan,” kata Prabowo. 

Selanjutnya, Prabowo juga memaparkan kebijakan-kebijakan yang mendorong daya saing untuk transformasi ekonomi.

“Yang pertama, tentunya program Makan Bergizi Gratis yang diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan di seluruh daerah-daerah di negara kita karena uang berputar di desa, di kecamatan, di kabupaten,” tuturnya. 

Kedua, program ketahanan pangan dan energi yang terus berjalan. 

Ketiga, optimalisasi pengelolaan BUMN melalui konsolidasi ke dalam suatu dana investasi nasional, yaitu Danantara, yang akan diluncurkan pada 24 Februari 2025.

“Danantara adalah konsolidasi semua kekuatan ekonomi kita yang ada di pengelolaan BUMN, itu nanti akan dikelola dan kita beri nama Danantara, Daya Anagata Nusantara. Daya artinya energi—kekuatan, anagata [artinya] masa depan, Nusantara [adalah] Tanah Air kita,” jelas Prabowo.

“Danantara ini kekuatan ekonomi dana investasi yang merupakan energi kekuatan masa depan Indonesia. Kekayaan negara dikelola, dihemat untuk anak dan cucu kita,” lanjutnya.

Keempat, kebijakan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang merupakan program KPR bersubsidi dari pemerintah untuk melaksanakan program 3 juta rumah murah dan pengendalian inflasi.