Warga Kilometer 7, Diduga Jadi Penunggak Pajak Paling Banyak di Lebak, Capai Rp3 Miliar

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Misbahudin 

TRIBUNBANTEN.COM, LEBAK - Kasi Pendataan dan Penetapan pada UPTD PPD Samsat Rangkasbitung, Subur menyebut, warga Lebak yang paling banyak menunggak pajak beralamat di kilometer 7, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak.

Tak tanggung-tanggung, jumlah tunggakan pajak kendaraan milik warga tersebut mencapai miliaran rupiah.

Baca juga: 4 Alasan Ini, Jadi Pemicu Banyak Warga Lebak-Banten Tak Mau Bayar Pajak Kendaraan Bermotor

Subur menyebut bahwa warga tersebut, menjadi penunggak pajak kendaraan paling banyak di Kabupaten Lebak.

"Pasti sudah tahu KM 7 itu siapa kan, itu pemilik kendaraan yang paling banyak tunggakannya," ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Sabtu (12/4/2025).

Terkait jumlah kendaraan yang dimiliki penunggak pajak, Subur mengaku belum mengetahui.

Meksipun begitu, jika dinominalkan kurang lebih pembayaran pajak sebesar Rp3 miliar dalam satu tahun. 

"Ada yang bayar, cuma dicicil. Kalau datanya belum saya cek," katanya. 

Subur mengatakan, adanya program pemutihan pajak PKB ini, pihkanya telah didatangi oleh legal dari KM 7 untuk meminta data jumlah kendaraan yang belum bayar pajak. 

"Kemarin ke sini, diskusi dengan kami terkait pajak yang belum bayar," jelasnya. 

"Dan saya bilang sampaikan ke Bapak lah, karena Bapak kan orang terpandang, saya siap sowan kapan pun saya siap membawa data."

"Alhamdulillah pas dari situ ada, meminta saya menghitung jumlah yang belum dibayarkan, dan mereka cicil itu ada," sambungnya. 

Selain itu, Subur mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Lebak, untuk segera mengikuti program pemutihan PKB. 

Baca juga: 12.000 Kendaraan di Rangkasbitung Nunggak Bayar PKB, Paling Tinggi Dibandingkan Kecamatan Lain 

"Karena sangat disayangkan kalau program Pak Gubernur ini dilewatkan. Supaya kendaraan yang dimiliki masyarakat yang tadinya sudah mati kelengkapannya, bisa hidup kembali," pungkasnya.

"Ingat, ini gratis tidak ada pungutan apapun lagi, terkecuali bayar pajak yang tahun 2025, kalau di bawah itu gratis," sambungnya.