Di Tengah Perang Dagang dengan AS, China Tingkatkan Anggaran Militer

TRIBUNBANTEN.COM - Negara China atau Tiongkok resmi menolak tawaran Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, terkait pemotongan anggaran pertahanan bersama sebesar 50 persen.

Tiongkok disebut menanggung konsekuensi atas hal itu, yakni berpotensi tercatat dalam sejarah sebagai negara yang kerap berkonflik. 

Melansir Tribunnews seperti dikutip dari The Singapore Post, Senin (28/4/2025), petinggi Partai Komunis Tiongkok disebut tidak menyadari bahwa menerima tawaran tersebut akan menguntungkan mereka sendiri. 

Baca juga: Perang Dagang Amerika vs China Kian Memanas, Trump Naikkan Tarif untuk Kapal Tiongkok

Dalam laporan itu disebut, Tiongkok tidak memiliki peluang untuk mengejar ketertinggalan dari AS dan sekutunya karena anggaran pertahanan yang sangat tinggi dan meningkatkan aktivitas agresifnya di Laut Cina Selatan.

Setelah menjabat sebagai Presiden, Trump telah menawarkan agar AS, Rusia, dan Tiongkok, tiga negara dengan anggaran pertahanan terbesar, memangkas pengeluaran mereka untuk militer hingga 50 persen. 

“Salah satu pertemuan pertama yang ingin saya lakukan adalah dengan Presiden Xi dari Tiongkok, Presiden Putin dari Rusia. Dan saya ingin mengatakan: ‘Mari kita potong anggaran militer kita hingga setengahnya,” kata Presiden Trump.

Itu adalah usulan yang mulia, yang akan mengurangi kemungkinan terjadinya perang global dan menghemat dana untuk pengembangan kesejahteraan umat manusia.

Keesokan harinya, Presiden Rusia Vladimir Putin menyambut baik gagasan tersebut. 

“Saya pikir itu ide yang bagus. AS akan memangkas hingga 50 persen dan kami akan memangkas hingga 50 persen dan kemudian Tiongkok akan bergabung, jika mereka mau,” kata Putin.

Sayangnya, Tiongkok menolak usulan tersebut. 

Usulan Presiden Trump yang ditanggapi langsung oleh Presiden Putin tidak dianggap cukup serius untuk mendapat tanggapan dari Presiden Tiongkok Xi Jinping. 

Tugas untuk menanggapi usulan Presiden Trump dan Presiden Putin diserahkan kepada juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian yang mengklaim bahwa pengeluaran Tiongkok untuk pertahanan 'terbatas' dan diperlukan untuk memastikan keamanan nasionalnya.

Pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok itu segera berubah menjadi lelucon besar.

Segera setelah itu, Tiongkok meningkatkan anggaran pertahanan tahunannya untuk tahun 2025 ke rekor tertinggi sebesar $249 miliar; peningkatan 7,2 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar $232 miliar. 

Beijing juga meningkatkan langkah agresif di Laut Cina Selatan, terhadap Taiwan, Filipina, dan Vietnam.