Forum Honorer Kota Serang Desak Pemkot Usulkan Pengangkatan PPPK ke Pusat

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Ade Feri Anggriawan 

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG – Forum Honorer Kota Serang mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Serang, agar segera mengusulkan pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kepada pemerintah pusat.

Pasalnya, saat ini terdapat ribuan tenaga honorer di Kota Serang yang belum mendapatkan formasi dalam rekrutmen PPPK sebelumnya.

Ketua Forum Honorer Kota Serang, Achmad Herwandi, mengatakan terdapat sekitar 5.000 tenaga honorer di Kota Serang yang belum terakomodasi. 

Jumlah tersebut terdiri dari 3.000 orang yang belum mendapat formasi R2 dan R3,  serta lebih dari 1.000 orang yang baru akan mengikuti seleksi tahap 2.

Baca juga: Nasib Guru Honorer Madrasah di Kabupaten Lebak, Harus Gigit Jari Karena Tak Dapat THR Dari Kemenag

Menurutnya, pengusulan pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK merupakan langkah penting, untuk memastikan nasib para honorer. 

Sebab, saat ini pemerintah pusat telah membuka ruang bagi daerah untuk mengusulkan formasi PPPK. 

“Kami ingin memastikan apakah Pemkot Serang sudah mempersiapkan itu atau belum, karena proses ini harus selesai paling lambat Desember 2025 sesuai amanat undang-undang,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (2/5/2025).

Ia mengatakan, proses penataan tenaga honorer tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga mencakup proses verifikasi, validasi, hingga pengangkatan.

Selain menuntut pengangkatan menjadi PPPK, para honorer juga menuntut kejelasan penganggaran gaji. 

"Mengingat saat ini masih banyak tenaga kesehatan yang belum dianggarkan. Terus  guru juga malah tidak diakomodasi, karena dianggap telah menerima insentif dari pemerintah pusat sebesar Rp2,5 juta," ucapnya. 

Baca juga: Efisiensi Anggaran Tahun 2025 Belum Berpengaruh pada Honor Tenaga Honorer di Pemprov Banten 

Herwandi juga menyoroti ketimpangan dalam penerimaan gaji di kalangan tenaga honorer yang saat ini masih bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat. 

"Sementara memang PAD kita, Kota Serang ini masih tergolong kecil," katanya.

"Jadi ya kita juga meminta ke depannya pemerintah pusat itu tidak kemudian mendikotomikan antara ada yang full dan ada yang paruh waktu. Kita ingin semuanya itu full," pungkasnya.