PB HMI Desak Pemerintah Perkuat Industri Baja Nasional, Dampak Gejala Deindustrialisasi di Indonesia

TRIBUNBANTEN.COM - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menyoroti penurunan kontribusi sektor industri manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yang anjlok dari sekitar 32 persen pada tahun 2002 menjadi hanya 18,98 persen pada tahun 2024.

Atas situasi itu, organisasi tersebut mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis guna memperkuat industri baja nasional.

Sekretaris Jenderal PB HMI, Muh Jusrianto menilai, sektor baja merupakan pilar fundamental yang mampu mendorong target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen, mengingat perannya yang krusial di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, manufaktur, hingga teknologi.

“Sebagaimana catatan Kemenperin, kapasitas produksi baja nasional saat ini hanya mencapai sekitar 17 juta ton per tahun, sementara kebutuhan domestik diperkirakan mencapai 21 juta ton pada 2025," ujar Muh Jusrianto dalam keterangannya.

Baca juga: Daftar 3 Calon Sekda Banten, Berikut Profil, Harta Kekayaan Hingga Jabatan yang Pernah Diduduki

Jusrianto mengaku prihatin terhadap gejala deindustrialisasi prematur yang dialami Indonesia.

Pasalnya, kesenjangan antara produksi dan kebutuhan ini dinilai menciptakan ketergantungan tinggi pada produk impor.

Kondisi ini diperparah oleh banjirnya impor baja murah, terutama dari Tiongkok, yang sangat menekan produsen dalam negeri.

“Apalagi dengan penerapan kebijakan tarif tinggi untuk impor baja di Amerika Serikat, produsen baja dari China mencari pasar alternatif, termasuk Indonesia. Arus impor ini menyebabkan industri baja nasional belum sepenuhnya mandiri dan tetap rentan terhadap fluktuasi harga dan pasokan global," imbuhnya.

Menghadapi tekanan tersebut, Jusrianto menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki pilihan selain memperkuat ketahanan industri melalui pendekatan sistemik.

Ia menyerukan penyusunan sebuah "peta jalan industri baja nasional" yang mengintegrasikan kebijakan perdagangan, energi, investasi, dan teknologi.

Jusrianto berharap sebelum satu tahun masa jabatan presiden Prabowo Subianto, ada atensi khusus dari pemerintah dengan adanya proteksi dini terhadap industri baja.

"Tujuannya agar produksi baja nasional ke depannya bukan hanya mampu memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga diekspor untuk memasok kebutuhan global," tuturnya.

Baca juga: Warga Keluhkan Sampah Menumpuk di Sepanjang Jembatan Pontang, Kabupaten Serang-Banten

Jusrianto juga menekankan pentingnya kehadiran negara sebagai aktor strategis.

Ia mengusulkan serangkaian kebijakan konkret, seperti "pemberlakuan safeguard dan antidumping untuk melindungi pasar domestik, insentif fiskal dan pembiayaan untuk pelaku industri dalam negeri, serta pembangunan ekosistem industri hulu-hilir yang terintegrasi."

Sebagai pilar utama, PB HMI mendorong dukungan penuh bagi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk yang dipimpin Akbar Djohan sebagai Direktur Utama.