Pengurus PB HMI Kritik Kebijakan Presiden Prabowo Terkait Efesiensi Anggaran

Laporan wartawan TribunBanten.com, Misbahudin 

TRIBUNBANTEN.COM, LEBAK - Wakil Bendahara Umum PB HMI, Ratu Nisya Yulianti kritik kebijakan Presiden Prabowo Subianto, soal Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait efesiensi anggaran,

Pasalnya, kebijakan tersebut memicu perdebatan sengit, terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di berbagai sektor. 

Ratu Nisya Yulianti menilai, menilai kebijakan tersebut blunder pada ambisi akselerasi pada satu program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melupakan kepentingan sosial lainya.

Baca juga: Prabowo Perintahkan Efisiensi Anggaran, Bang Ben Minta Pejabat Pemkot Tangsel Lakukan Persiapan

"Padahal untuk mensejahterakan masyarakat tidak cukup dengan MBG, tetapi program yang berbenturan secara langsung untuk masyarakat dikurangi dan ini tidak logis bagi kami," jelasnya dalam pesan singkat, Rabu (12/2/2025). 

Menurut aktivis HMI itu, efisiensi dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat positif.

Namun demikian, jika terlalu berlebihan hanya fokus pada satu sektor juga terlalu berlebihan.

Sebab, masih banyak kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi. 

"Ini dampaknya kemana-mana, termasuk ke kabupaten Lebak sendiri. Kita tahu bagaimana kondisi Lebak saat ini, yang masih membutuhkan pembangunan pelayanan dasar dan lain sebagainya," ujarnya. 

"Dan harusnya pemerintah Pusat dapat mempertimbangkan itu, jangan hanya efesiensi, tapi sisi lain tidak terpikirkan," sambungnya.

Tidak hanya itu, sebagai anak muda dirinya mengaku pesimis dengan adanya Indonesia Emas tahun 2045, dikarenakan setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Pusat terkadang keliru. 

Seharusnya, lanjut Ratu, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, harapan anak muda dan masyarakat Indonesia bisa terjawab. 

Mulai dari lapangan pekerjaan, pengentasan kemiskinan ekstrim, ekonomi, perbaikan pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. 

Baca juga: Ikut Kena Kebijakan Efisiensi, Anggaran Polri Dipangkas Rp 20,5 Triliun, Jadi Rp 106 T