Kecuali Papua, Menteri Yandri Klaim Kopdes Merah Putih Telah 100 Persen Terbentuk di Setiap Daerah

Laporan wartawan TribunBanten.com Ade Feri Anggriawan 

TRIBUNBANTEN.COM, TANGERANG - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto mengkalim, bahwa koperasi merah putih hampir 100 persen terbentuk di seluruh Indonesia. 

Yandri mengatakan, kecuali Papua pembentukan koperasi merah putih telah sampai di pembentukan melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus), dan hanya tinggal menunggu akta notaris dari Kementerian Hukum.

"Kalau di luar Papua (pembentukan koperasi merah putih) sudah 100 persen Musdesus," ujarnya kepada wartawan, usai acara Apel Pemuda Pelopor Siaga Membangun Desa di Kabupaten Tangerang, Senin (16/6/2025).

Baca juga: Mendes PDT Targetkan Pembentukan Koperasi Merah Putih Rampung di Akhir Juni 2025

"Sekarang sudah masuk akta notaris. InsyaAllah di akhir Juni Kementerian Hukum sudah mengeluarkan badan hukum koperasi merah putih," jelasnya.

Lebih lanjut Yandri menerangkan, masalab geografis, jumlah penduduk dan sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor yang menyebabkan wilayah Papua lebih lambat dalam pembentukan Koperasi Merah Putih, dibandingkan daerah lain di Indonesia. 

"Saya sudah ke Papua kemarin, memang ada persoalan dengan daerah lain.

Terutama masalah geografis, jarak, dan jumlah penduduk termasuk SDM," katanya.

"Maka untuk Papua kita ada afirmasi khusus supaya koperasi bisa terbentuk di situ," jelasnya.

Ditanya perihal target pembentukan Koperasi Merah Putih di Papua, Yandri menyebut pada akhir Juni 2025.

"Target rampung akhir Juni semua, sehingga 12 Juli saat hari koperasi sudah terbentuk semua se-Indonesia," kata Yandri.

Baca juga: Anggaran Pembuatan Akte Notaris KopDes Merah Putih di Lebak Dipatok Rp 2,5 Juta 

Sebagai Penanggung Jawab wilayah Papua, Yandri mengaku, dirinya telah meminta secara khusus kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di wilayah Papua untuk melakukan pendampingan. 

"Saya dan Wamendes sebagai penanggung jawab Papua itu terus setiap hari berkoordinasi apa yang menjadi hambatan kita bantu," tuturnya.

"Kita juga sudah minta dengan Gubernur sebagai Ketua Satgas Provinsi, Bupati sebagai Ketua Satgas Kabupaten, dan  Wali Kota sebagai Ketua Satgas kota untuk melakukan pendampingan dan pengawalan. Sehingga Papua tidak ketinggalan dari daerah lain,"pungkasnya.