Demi Tingkatkan Pendapatan, Pemkab Pandeglang Gandeng DPRD Hingga APH Bentuk Satgas PAD & Perizinan

Laporan wartawan TribunBanten.com, Misbahudin 

TRIBUNBANTEN.COM, PANDEGLANG - Pemerintah Kabupaten Pandeglang membentuk satuan tugas (Satgas) Pendapatan Asli daerah (PAD) dan Satgas Perizinan. 

Hal itu dilakukan demi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Pandeglang.

"Untuk meningkatkan PAD, kita sudah bentuk Satgas PAD dan Satgas Perizinan," ujar Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriadi saat ditemui di Gedung DPRD Pandeglang, Rabu (18/6/2025). 

Orang nomor dua di Pandeglang itu menyampaikan, bahwa dua Satgas tersebut nantinya akan berkolaborasi dengan semua pihak.

Baca juga: Bupati Pandeglang Dewi Setiani Akhirnya Buka Suara, Soal Konflik Lahan Warga Rancapinang vs TNI AD

Di antaranya, DPRD, Kepolisian, Kejaksaan dan Stock holder.

"Supaya sama-sama kita bisa menerbitkan wajib pajak, termasuk juga menertibkan perizinan-perizinan di Pandeglang," katanya. 

Ia mengungkapkan, Satgas PAD dan Satgas Perizinan tidak mengenal leading sektor, melainkan masuk ke semua lini penghasil. 

"Jadi dua Satgas itu tidak mengenal leading sektor, tidak mengenal OPD tapi semua wajib pajak itu di bawah naungan Satgas itu sendiri," ujarnya. 

Baca juga: DPRD Banten Minta Pemkab Pandeglang Segera Selesaikan Konflik Lahan Warga Rancapinang vs TNI AD

Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Pandeglang, Habibi mengatakan, untuk meningkatkan PAD diperlukan kerja sama antara semua pihak, baik eksekutif maupun legislatif. 

Sebab, untuk membangun Pandeglang diperlukan PAD yang cukup dan maksimal. 

"Jadi harus benar-benar berpikir semua. Eksekutif dan legislatif harus beriringan meningkatkan PAD Pandeglang," katanya. 

"Karena kenapa? Karena PAD adalah kunci untuk membangun Pandeglang," sambungnya.