Bupati Pandeglang Dewi Setiani Akhirnya Buka Suara, Soal Konflik Lahan Warga Rancapinang vs TNI AD

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Misbahudin 

TRIBUNBANTEN.COM, PANDEGLANG - Bupati Pandeglang, Dewi Setiani akhirnya buka suara soal konflik lahan yang dialami warga Rancapinang dengan TNI AD. 

Diketahui, TNI AD diduga mengkalim lahan warga Rancapinang, Kecamatan Cimanggu, Pandeglang, seluas 376 hektar yang dibuktikan dengan sertifikat hak pakai (SHP). 

Dari 376 hektar, sekarang ini TNI tengah menggarap 5 hektar garapan 23 orang warga, untuk pembangunan Bataliyon Teritorial Pembangunan (TP) di wilayah tersebut. 

Pengakuan warga, mereka tidak pernah menjual lahan garapan kepada siapapun termasuk TNI. 

Terlebih, warga tidak mendapatkan ganti rugi atas lahan yang sekarang ini tengah digarap seluas 5 hektar. 

Orang nomor satu di Pandeglang itu mengaku, akan segera mengkoordinasikan terkait persoalan yang dihadapi warganya dengan TNI AD. 

"InsyaAllah sedang kita diskusikan dan koordinasikan," ujarnya saat ditemui di DPRD Pandeglang, Rabu (18/6/2025). 

Baca juga: DPRD Banten Minta Pemkab Pandeglang Segera Selesaikan Konflik Lahan Warga Rancapinang vs TNI AD

Ia berharap konflik yang dihadapi warganya dengan TNI AD bisa secepatnya selesai. 

"Biar cepat selesai, ada," tandasnya. 

DPRD Provinsi Banten Minta Pemkab Segera Selesaikan Persoalan Sengketa Lahan Warga

Pemerintah Kabupaten Pandeglang diminta segera menyelesaikan konflik lahan antara warga Rancapinang dengan TNI AD. 

Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Banten dari Fraksi PPP, Musa Weliansyah. 

"Saya kira konflik ini harus segera diselesaikan dengan cara mediasi bersama pihak-pihak terkait, apalagi konflik ini terjadi antara TNI dan masyarakat," katanya dalam pesan singkat, Kamis, (19/6/2025). 

Menurut Politisi PPP itu, Pemkab Pandeglang jangan tinggal diam melihat persoalan ini.