Aksi Demo 25 Agustus 2025 Sikapi Kenaikan Tunjangan DPR, Ini Kata Legislator PDIP

TRIBUNBANTEN.COM - Ramai di media sosial X warganet menyerukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI menyikapi meroketnya tunjangan anggota DPR RI lebih dari Rp 100 juta.

Demo itu rencananya bakal digelar pada 25 Agustus 2025 dengan dasar adanya kekecewaan publik terhadap DPR RI hingga dorongan untuk membubarkan DPR RI.

Diketahui, total pendapatan anggota DPR RI periode 2024–2029 digadang-gadang akan mencapai lebih dari Rp 100 juta per bulan.

Baca juga: Kabar Duka! Ayu Resmiyati Istri Mendiang Mantan Menteri Keuangan Mar’ie Muhammad Meninggal Dunia

Namun, bukan gaji pokok yang naik melainkan berbagai tunjangan yang melonjak tajam, mulai dari beras, telur, bensin, hingga tunjangan rumah yang kini mencapai Rp 50 juta per bulan.

"Kalau buat kami sendiri kami menghargai upaya-upaya yang akan dilakukan masyarakat," kata Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDIP Selly Andriany Gantina di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Minggu (24/8/2025).

Menurut mantan wakil Bupati Cirebon ini, masyarakat memiliki kebebasan dalam melayangkan ekspresi termasuk kepada wakil rakyat.

"Karena mereka juga bebas untuk melakukan ekspresi," ujar dia.

Terhadap tuntutan dari masyarakat, Selly yang berasal dari Daerah Pemilihan atau Dapil Jawa Barat VIII, mengatakan di DPR RI sudah ada alat kelengkapan dewan (AKD) yang akan menampung segala aspirasi masyarakat.

Sehingga, menurut Selly, rencana aksi yang akan dilakukan besok adalah hal wajar.

"Tentu ada badan yang akan menerima aspirasi masyarakat dan tentu demokrasi itu satu hal yang wajar," ucap dia.

Ketua DPR RI Puan Maharani merespons soal adanya ajakan publik terhadap aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Ajakan aksi itu ramai disuarakan warganet melalui media sosial.

Kata Puan, terhadap apapun aspirasi masyarakat, DPR RI akan menanggapi dan menerimanya.

"Yang pertama, nanti kami akan lihat apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat terkait hal itu. Nanti teman-teman yang menyatakan aspirasi tersebut InsyaAllah akan diterima oleh teman-teman yang ada di sini," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

Puan bahkan menegaskan, DPR RI akan menerima kelompok masyarakat yang nantinya menggelar aksi.

Kata Ketua DPP PDIP tersebut, satu alat kelengkapan dewan (AKD) di DPR yakni Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) akan menampung apapun yang menjadi keberatan dari publik.

"Di sini ada badan aspirasi masyarakat untuk menampung apa yang menjadi keberatannya, apa yang menjadi keluhannya, juga untuk bisa mendengar apa saja yang akan menjadi aspirasi dan juga mendengar kenapa hal itu terjadi," ucap dia.

Puan juga memastikan, pihaknya akan terbuka untuk diajak diskusi massa aksi perihal dengan penolakan kenaikan tunjangan anggota DPR RI yang menjadi sorotan tersebut.

"Kita akan bisa berdiskusi secara terbuka terkait dengan hal-hal yang akan masih menjadi pertanyaan atau kemudian belum didengar secara terbuka pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya apa dan bagaimana," ucap Puan.

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan kenaikan pendapatan anggota dewan berasal dari penyesuaian sejumlah tunjangan.

“Tunjangan-tunjangan beras kami cuma dapat Rp 12 juta dan ada kenaikan sedikit dari Rp 10 juta kalau tidak salah. Tunjangan-tunjangan lain juga ada kenaikan sedikit-sedikit, bensin itu sekitar Rp 7 juta yang tadinya kemarin sekitar Rp 4–5 juta sebulan,” ujar Adies kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (19/8).

Adies bahkan berkelakar bahwa kenaikan ini mungkin karena Menteri Keuangan Sri Mulyani “kasihan dengan kawan-kawan DPR.”

Ia menyebut selama 15 tahun terakhir, gaji pokok anggota DPR tidak pernah naik.

"Jadi, yang naik cuma tunjangan itu saja yang saya sampaikan tadi, tunjangan beras karena kita tahu beras, telur juga naik. Mungkin Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR. Jadi dinaikkan dan ini juga kami ucapkan terima kasih,” katanya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com