4 Poin Krusial Revisi UU Haji dan Umrah: Dari Kementerian Baru hingga Layanan Satu Atap

Revisi UU Haji dan Umrah kini memuat 16 bab dengan 130 pasal, meliputi ketentuan umum, penyelenggaraan haji reguler, biaya haji, kelompok bimbingan, haji khusus, hingga ibadah umrah.

Marwan menegaskan aturan baru ini dirancang untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin keadilan bagi jemaah.

“Untuk menjamin keadilan dan kemudahan jemaah, telah diatur konstruksi UU yang terdiri dari judul, konsideran, 16 bab, 130 pasal,” katanya.

Dalam revisi kali ini, lanjut Marwan, terdapat bab baru yang mengatur keadaan luar biasa dan kondisi darurat.

Selain itu, undang-undang ini memperkuat peran serta masyarakat. 

“(Terdapat) bab 9 partisipasi masyarakat, bab 10a keadaan luar biasa dan kondisi darurat,” ucap Marwan. 

Pasal-pasal ini memberi landasan hukum bagi pemerintah untuk mengambil langkah cepat, jika situasi dan keadaan mendesak lain yang berdampak pada pelaksanaan ibadah haji. 

Marwan menegaskan, seluruh fraksi di Komisi VIII DPR sepakat mendukung perubahan tersebut.

“Hadirin yang saya hormati, seluruh fraksi-fraksi di DPR di Komisi VIII telah memberikan dan menerima persetujuan,” pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com