Baca tanpa iklan
TRIBUNBANTEN.COM, TANGERANG - BPJS Kesehatan mendapatkan dukungan dari stakeholder dan pemangku kepentingan, memasuki tahun ke-8 penyelenggaraan program JKN-KIS.
Satu di antaranya dari anggota DPRD Kota Tangerang, Anggraini Jatmikaningsih.
Dia sengaja mampir ke kantor BPJS Kesehatan Cabang Tangerang untuk berdiskusi berbagai hal tentang jaminan kesehatan, Selasa (24/8/2021).
Diskusi itu terkait Universal Health Coverage (UHC), kepatuhan badan usaha mendaftarkan karyawannya, termasuk pelayanan peserta, khususnya di rumah sakit.
“Saya memberikan masukan tentang petugas pemberi informasi di rumah sakit. Saya titip supaya pemberi informasi bagi peserta di rumah sakit bisa lebih maksimal lagi," katanya lewat rilis yang diterima TribunBanten.com, Rabu (8/9/2021).
Baca juga: BPJS Kesehatan Tangerang Pastikan Kinerja Kader JKN Tetap Optimal Layani Peserta di Masa Pandemi
Menurut dia, petugas di rumah sakit begitu penting perannya bagi peserta yang membutuhkan informasi.
"Peserta tidak perlu kebingungan, dan tentunya kepuasan pelayanan meningkat," ucapnya.
Anggota DPRD yang biasa disapa Mika ini juga mendorong keterlibatan semua pihak untuk mempertahankan capaian UHC di Kota Tangerang.
UHC memiliki manfaat besar, baik dari sisi masyarakat maupun dari sisi tata kelola penganggarannya.
Warga Kota Tangerang yang membutuhkan pelayanan kesehatan bisa dengan segera mengakses klinik dan rumah sakit dengan jaminan JKN-KIS.
Baca juga: BPJS Kesehatan Pilih dan Nilai FKTP Paling Berkomitmen demi Meningkatkan Kepuasan Peserta
Menurutnya, anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai UHC mampu diprediksi dan tidak fluktuatif.
Pemerintah daerah lebih mudah dalam mengatur dan memperkirakan besaran anggaran UHC dari tahun ke tahun.
Hal ini mengeliminasi kemungkinan ketidakcukupan anggaran di akhir tahun.
Mika mengaku sebagai satu di antara yang ngotot agar UHC harus dipertahankan karena mudah dipantau dan bermanfaat bagi warga.
“Masyarakat sejahtera karena memiliki jaminan kesehatan. Kalau mereka punya jaminan kesehatan, mereka merasa nyaman, tidak perlu khawatir tentang biaya," ucapnya.
Banyak testimoni yang sampai ke Mika, bahwa punya JKN-KIS itu penting.
Baca juga: BPJS Kesehatan Tangerang Susun Strategi Tingkatkan Kepatuhan Badan Usaha
Perlu pelayanan kesehatan di rumah sakit dan di tingkat pertama tidak perlu mengeluarkan biaya.
Selain itu, ketersediaan ruang intensif juga menjadi hal yang harus mendapatkan perhatian besar.
Diperlukan kerja bersama antara stakeholders terkait, pemerintah, dan rumah sakit untuk memenuhi kebutuhan ruang intensif di Kota Tangerang.
Adanya jaminan kesehatan yang dibarengi dengan ketersediaan fasilitas kesehatan, ruang intensif dan obat-obatan tentunya akan memberikan kepuasan dan ketenangan bagi masyarakat.
Kualitas kesehatan yang baik mendorong kualitas hidup yang meningkat.
Menurut Mika, banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dan aspirasi masyarakat yang harus masuk harus disambut dan ditindaklanjuti.
Baca juga: ARSSI Tangerang Raya, Persi Banten, dan BPJS Kesehatan Bahu Membahu Sukseskan Program JKN-KIS
"Semoga pelayanan peserta semakin baik, UHC pun mampu kita pertahankan, sehingga sistem kesehatan yang mumpuni bisa kita sediakan bagi warga Kota Tangerang," katanya.
Dia bersyukur mendapatkan banyak masukan dari tim BPJS Kesehatan dan hasil diskusi menjadi bekal positif baginya untuk berjuang ke depan.
Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tangerang, Yudhi Wahyu Cahyono, menyambut baik berbagai saran dan masukan yang diberikan.
Menurut Yudhi, dukungan DPRD Kota Tangerang sangat dibutuhkan untuk memperkokoh penyelenggaraan Program JKN-KIS.
Aspirasi dari masyarakat dan hak memperoleh perlindungan kesehatan harus dilindungi bersama.
Satu di antara program yang sedang dirancang BPJS Kesehatan Cabang Tangerang adalah program pembiayaan masyarakat kurang mampu yang biayanya bersumber dari sektor swasta.
Baca juga: BPJS Kesehatan Ajak Rumah Sakit di Kota Tangerang Selatan Berikan Layanan Optimal pada Masa Pandemi
“Kami berterima kasih kepada DPRD Kota Tangerang yang sudah berkunjung dan berdiskusi terkait penyelenggaraan JKN-KIS di Kota Tangerang," katanya.
Dia juga memohon dukungan agar Program JKN-KIS di Tangerang dapat berjalan optimal.
"Banyak hal yang kami diskusikan bersama, termasuk salah satu program yang kami gagas yaitu semacam orang tua asuh," ucap Yudhi.
BPJS Kesehatan berencana untuk menggandeng sektor swasta untuk menyalurkan program CSR-nya guna membiayai iuran JKN-KIS masyarakat di sekitarnya yang kurang mampu.
Menurut Yudhi, kehadiran badan usaha akan lebih terasa di masyarakat.