TRIBUNBANTEN.COM - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan berancang-ancang akan menerapkan skema work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) nya.

Penerapan ASN WFH terlebih dahulu dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Kebijakan itu diambil Pemprov DKI Jakarta untuk menekan polusi udara.

Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie mengakatan, penerapan WFH ASN baru hanya sebatas wacana.

Baca juga: Rekonvasi Bhumi Nilai Kebijakan WFH Pemprov Banten Tak Efektif Urai Polusi Udara

Sebab, kata Benyamin, saat ini pihaknya masih menunggu arahan dari Pemprov Banten.

"WFH belum. Saya sudah laporkan ke Gubernur (Pj Gubernur, Al Muktabar), saya menunggu intruksi dari Gubernur mengenai WFH ini," kata Benyamin dikutip dari TribunTangerang.com Rabu (23/8/2023).

"Tapi kami siap-siap saja jika ada intruksi baik dari Menpan RB atau Kemendagri," katanya.

Kata Benyamin, pihaknya sudah menyiapkan skema jika WFH diberlakukan.

Jika memberlakukan WFH, hanya ruang lingkup administrasi yang diperbolehkan.

Sementara bagian teknis harus tetap di kantor.

"Gambaran di saya seperti itu. Yang masuk kantor seperti bendaharawan barang, pejabat pelaksana teknis kegiatan, dokter. Itu tetap masuk kantor. Paling dibagi shift nya saja," ucapnya.

Pemprov Banten Bakal Terapkan WFH

Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, saat ini pihaknya masih menggiatkan sejumlah upaya untuk menangani dampak dari polusi udara.

"Saat ini beberapa langkah teknis sedang kita upayakan implementasi arahan dari Menpan RB, untuk kita bisa mengambil langkah WHF salah satunya yang sangat konkrit," ujarnya saat di LPKA Kelas I Tangerang, Senin (21/8/2023).

Diakui Al Muktabar, dirinya sempat mengelilingi sejumlah wilayah di Kota Tangerang Selatan.