"Dan kami belum dengar bahasa yang enak, nyaman belum ada."

"Yang kami rasakan sekarang ini sedih banget," ujarnya. 

"Melihat masyarakat dari mana makannya ke depan," sambungnya.

Dia berharap kepada pemerintah di mana pun berada, agar memberikan simpati kepada masyarakat desa Rancapinang. 

"Di mana saja yang dengar suara rakyat, kami minta simpati. Itu lah yang kami rasakan dan itulah yang inginkan," ucapnya. 

TribunBanten juga berupaya untuk meminta tanggapan dari Dandim Pandeglang dan Wakasad yang meninjau lokasi pembangunan Bataliyon TP. 

Namun, pihak anggota TNI tidak memperbolehkan untuk masuk. 

TribunBanten baru bisa masuk, setelah Wakasad dan Dandim Pandeglang sudah berangkat menggunakan helikopter. 

Salah satu Komandan Koramil Kecamatan Cimanggu, Kapten Inf, Supandi menyampaikan, di lokasi ini akan dibangun Bataliyon Teritorial Pembangunan (TP) dengan tujuan untuk membantu mensejahterakan masyarakat.

"Di sini anggota kami akan membantu para petani. Dan nanti di sini akan ada Makonya, Baraknya dan perlengkapannya," ujarnya. 

"Nanti ada Kompi pertanian, Kompi peternakan dan Kompi lainya," sambungnya.

Menurutnya, kedatangan Wakasad ke lokasi, meninjau progres pembangunan Bataliyon TP dibangun. 

"Targetnya mungkin lima bulan selesai," ujarnya. 

Tidak hanya itu, dia juga menanggapi protes warga soal lahan yang diklaim TNI AD.

Ia mengungkapkan, kronologi pembebasan lahan terjadi pada tahun 1997 di bawah tim pembebasan.