Massa Demonstran Tagih Janji Puan yang Sebut DPR Akan Terbuka Lebar untuk Terima Kritik dan Saran

Editor: Ahmad Haris
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

DEMO DI DPR - Aparat kepolisian memukul mundur massa aksi unjuk rasa di gedung DPR/MPR RI, Senin (25/8/2025). Massa aksi yang mundur justru masuk ke ruas jalan tol.

TRIBUNBANTEN.COM - Aksi demonstrasi mahasiswa terjadi di depan Gedung DPR RI pada hari ini, Senin (25/8/2025).

Melansir Tribunnews, demo atau aksi unjuk rasa ini digelar buntut naiknya tunjangan anggota DPR RI yang nilainya mencapai puluhan juta rupiah.

Seorang pendemo dari Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI (Unindra), El, mengungkap dalam demo di Gedung DPR hari ini, pihaknya membawa 12 tuntutan.

Baca juga: BREAKING NEWS 6 Pengeroyok Wartawan dan Humas KLH di Serang Jadi Tersangka, Satu Anggota Brimob

Di antaranya menuntut agar DPR mempercepat pengesahan RUU Perampasan Aset.

El menilai, DPR telah diberi gaji yang tinggi oleh negara, maka sudah seharusnya DPR mengeluarkan undang-undang atau kebijakan yang pro rakyat.

Namun nyatanya, El menilai RUU yang dipercepat prosesnya oleh DPR adalah RUU yang pro terhadap oligarki.

"Kalau dari aksi kami hari ini, kami membawa nama KBM Uninda Berdobrak di mana ada 12 tuntutan yang sudah kami konsolidasikan."

"Di antaranya adalah kita menuntut DPR agar mempercepat untuk RUU Perampasan Aset dimana hari ini mereka digaji dengan tinggi, tapi kebijakan-kebijakan yang harusnya pro terhadap rakyat dia tidak lakukan."

"Namun mereka mempercepat RUU yang pro terhadap oligarki sehingga mementingkan kepada oligarki-oligarki itu sendiri," kata El dalam tayangan Breaking News Kompas TV, Senin.

Oligarki adalah suatu bentuk struktur kekuasaan di mana kekuasaan berada di tangan segelintir orang yang berasal dari kalangan tertentu, seperti kaum kaya, bangsawan, atau mereka yang memiliki kontrol atas perusahaan, agama, atau militer.

El lantas menyoroti gaji-gaji anggota DPR yang terlalu tinggi, berbanding terbalik dengan gaji para guru honorer.

Masih banyak juga anak-anak Indonesia yang kesulitan mendapatkan akses pendidikan.

Namun, El menilai DPR kini justru meloloskan kebijakan yang pro terhadap oligarki atau hanya tunduk pada kepentingan partai.

"Kalau dilihat dari mana, dari gaji DPR yang sangat tinggi. Hari ini kami kampus pendidikan yang di mana banyak sekali guru honorer pendidik-pendidik di Indonesia yang mana masyarakat Indonesia yang anak-anaknya dari SD sampai perguruan tinggi itu masih banyak yang sulit mendapatkan akses pendidikan."

"Di mana juga ada guru yang masih digaji di bawah 1 juta yang sangat tidak layak untuk melanjutkan hidup. Tapi Dewan Perwakilan Rakyat ini yang kerjanya kita lihat hanya joget-joget, yang kerjanya hanya tidur, dia melakukan seenak-enaknya melakukan kebijakan-kebijakan yang menurut kehendak partai atau pro terhadap oligarki," tegas El.

Halaman
123

Berita Terkini