MA Swasta Diusulkan Masuk Program Sekolah Gratis Pemprov Banten, JKSN Beri Dukungan

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Muhammad Uqel

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Ketua Pengurus Wilayah (PW) Jaringan Kyai Santri Nasional (JKSN) Provinsi Banten, Muhamad Robi, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Banten, Taufiq Hidayat, yang mendorong agar Madrasah Aliyah (MA) swasta segera dimasukkan ke dalam program sekolah gratis Pemerintah Provinsi Banten.

Menurut Muhamad Robi, kebijakan tersebut merupakan langkah strategis dan berkeadilan dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, khususnya kalangan santri dan keluarga kurang mampu.

Selama ini, program sekolah gratis di lingkungan Pemprov Banten baru mencakup SMA, SMK, dan SKh swasta. 

Baca juga: Nasib PPPK Paruh Waktu Pemprov Banten: Tidak Dapat THR, Ini Alasannya 

Karena itu, MA swasta yang secara jenjang setara dengan SMA sudah selayaknya mendapatkan perlakuan yang sama.

"Kami dari JKSN Provinsi Banten sangat mendukung dan mengapresiasi upaya Ketua Fraksi Gerindra DPRD Banten, Bapak Taufiq Hidayat. Ini merupakan bentuk keberpihakan nyata terhadap pendidikan berbasis keagamaan dan pesantren," tegas Muhamad Robi, Selasa (3/3/2026).

Sebagaimana disampaikan Taufiq Hidayat, yang juga anggota Komisi V DPRD Banten, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten tengah merencanakan perluasan program sekolah gratis untuk MA swasta.

Dalam waktu dekat, Fraksi Gerindra akan menggelar rapat koordinasi dengan Dindikbud Banten guna membahas teknis pelaksanaannya.

Muhamad Robi berharap rapat tersebut menghasilkan keputusan konkret sehingga program ini dapat direalisasikan pada tahun ini.

Ia menegaskan bahwa antusiasme dan harapan masyarakat sangat besar agar kebijakan tersebut segera terwujud.

Selain Madrasah Aliyah (MA), PW JKSN Provinsi Banten juga mendorong agar satuan pendidikan yang sederajat dengan MA turut dimasukkan dalam program sekolah gratis, seperti Satuan Pendidikan Muadalah (SPM) Ulya dan lembaga pendidikan sederajat lainnya di lingkungan pesantren.

"Jangan sampai ada diskriminasi dalam kebijakan pendidikan. SPM Ulya dan lembaga sederajat lainnya juga melahirkan generasi bangsa yang berkualitas dan berakhlak. Sudah semestinya mereka mendapatkan dukungan dan fasilitasi yang sama dari pemerintah daerah," tambahnya.

PW JKSN Provinsi Banten berharap Pemerintah Provinsi Banten bersama DPRD dapat bersinergi mewujudkan pendidikan menengah yang inklusif, merata, dan berkeadilan, sehingga visi mencetak generasi Banten yang cerdas dan religius benar-benar terimplementasi secara nyata.