Program Sekolah Gratis Disorot, SMK Swasta di Banten Ancam Mundur Massal

Laporan Jurnalis TribunBanten.com, Ahmad Haris

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG -  Forum Komunikasi Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (FK2SMKS) Provinsi Banten menyatakan kekecewaan mendalam atas program sekolah gratis.

Program sekolah gratis merupakan program unggulan atau janji politik Gubernur Banten, Andra Soni dan Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah.

Program sekolah gratis ditunjukan untuk  jenjang SMA, SMK, dan SKh swasta yang saat ini masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

Ketua FK2SMKS Banten, Ahmad Ali Subhan mengatakan, merasa kecewa atas keterlambatan pencairan dana bantuan pendidikan, yang dinilai mengganggu operasional sekolah dan berpotensi memicu gelombang pengunduran diri dari program tersebut.

Baca juga: Sekolah Gratis di Banten Picu Ketimpangan! SMA Swasta Tertekan, Distribusi Siswa Tak Merata

Kondisi ini dinilai tidak sejalan dengan komitmen awal program yang menjanjikan kelancaran pembiayaan bagi sekolah swasta yang bergabung.

Menurutnya, keterlambatan tersebut bukan sekadar persoalan administratif, melainkan berdampak langsung terhadap keberlangsungan kegiatan belajar mengajar.

Sekolah-sekolah yang telah mengikuti program ini tidak lagi diperbolehkan menarik biaya dari siswa, sehingga sepenuhnya bergantung pada dana bantuan pemerintah untuk membiayai operasional harian.

“Selama tiga bulan terakhir, banyak sekolah mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar operasional. Mulai dari pembayaran honor guru, tagihan listrik, hingga persiapan ujian, semuanya terdampak,” ujar Subhan saat dikonfirmasi, Senin (6/4/2026).

Ia menambahkan, alasan yang disampaikan pemerintah daerah terkait keterbatasan kas dinilai tidak bisa dijadikan pembenaran atas keterlambatan yang berlarut-larut.

Pasalnya, pihak sekolah telah menyesuaikan sistem pembiayaan mereka sejak awal mengikuti program sekolah gratis tersebut.

Berdasarkan data FK2SMKS, mayoritas SMK swasta di Banten yang mengikuti program ini terdampak. 

Dari sekitar 600 sekolah yang terdaftar, sekitar 90 persen di antaranya mengalami kendala serupa.

Wilayah Tangerang menjadi salah satu daerah dengan jumlah sekolah terdampak terbesar, diikuti oleh Kota Tangerang, Lebak, dan Kota Serang.

Dalam waktu dekat, FK2SMKS berencana menggelar konsolidasi internal untuk merumuskan langkah strategis menghadapi situasi ini.

Salah satu opsi yang mengemuka adalah melakukan aksi kolektif apabila tidak ada kepastian pencairan dana hingga akhir April.

Tekanan dari para kepala sekolah di berbagai daerah disebut semakin menguat. Sejumlah sekolah dengan jumlah siswa besar, khususnya di wilayah industri seperti Cilegon dan Tangerang, bahkan mulai mempertimbangkan untuk keluar dari program sekolah gratis.

Ali menegaskan, pihaknya tetap mengedepankan dialog dengan pemerintah daerah sebagai langkah awal. Namun, ia tidak menutup kemungkinan munculnya tindakan lebih tegas apabila tuntutan mereka tidak segera direspons.

“Kami masih membuka ruang komunikasi dengan gubernur. Tapi jika tidak ada kejelasan, kami khawatir tidak bisa lagi menahan desakan dari sekolah-sekolah untuk mengambil langkah sendiri,” katanya.

Situasi ini menjadi ujian serius bagi implementasi program sekolah gratis di Banten. Di satu sisi, program tersebut diharapkan mampu memperluas akses pendidikan tanpa biaya bagi masyarakat.

Namun di sisi lain, ketidakpastian pendanaan justru berpotensi mengganggu stabilitas lembaga pendidikan swasta yang menjadi mitra utama pelaksanaannya.