Anggaran Program Sekolah Gratis Tersendat, Kepala Sekolah di Tangerang Andalkan Dana Talangan

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Ade Feri Anggriawan

TRIBUNBANTEN.COM, TANGERANG - Penyaluran bantuan pendidikan Program Sekolah Gratis (PSG) di Provinsi Banten dilaporkan mengalami keterlambatan pada periode Maret hingga April 2026. 

Kondisi ini bahkan memicu Forum Komunikasi Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (FK2SMKS) Provinsi Banten mendesak mundur dari program prioritas Gubernur Banten tersebut.

Keterlambatan pembayaran dana yang berlarut-larut di tahun kedua pelaksanaan program dinilai berdampak pada manajemen keuangan sekolah swasta. 

Dari hasil penelusuran jurnalis TribunBanten.com, keterlambatan penyaluran bantuan tersebut tak hanya terjadi di tingkat SMK swasta.

Kondisi serupa juga dialami oleh SMA swasta di sejumlah wilayah, termasuk di Kabupaten Tangerang.

Salah satunya disampaikan Kepala SMAS Putra Bangsa Kabupaten Tangerang, Sri Rahmayanti. 

Ia mengungkapkan, bahwa hingga awal April 2026, dana PSG untuk periode Maret–April belum juga diterima pihak sekolah.

“Untuk bulan Maret–April ini memang belum cair. Kemungkinan dari pusat masih melakukan validasi data, karena harus dipastikan tidak ada siswa yang sudah pindah tetapi masih terdata di sekolah sebelumnya,” ujar Sri Rahmayanti kepada TribunBanten.com, Selasa (7/4/2026).

Baca juga: BREAKING NEWS! Gugatan Tukang Ojek di Pandeglang ke Gubernur Berakhir, Tuntutan Rp100 M Dikabulkan

Ia menjelaskan, mekanisme pencairan dana PSG tidak bisa dilakukan secara langsung, melainkan harus melalui tahapan verifikasi data yang terintegrasi dalam sistem Dapodik. 

Proses ini dinilai penting untuk memastikan ketepatan penyaluran anggaran.

Meski demikian, keterlambatan ini tidak hanya terjadi di satu sekolah saja. 

Sri menegaskan, bahwa jika terjadi keterlambatan, maka kondisi tersebut berlaku secara serentak di tingkat provinsi.

“Kalau terlambat, pasti bukan hanya satu atau dua sekolah. Biasanya satu Provinsi Banten akan mengalami hal yang sama," katanya.

"Kecuali memang ada kendala pelaporan di sekolah tertentu. Tapi jika pelaporannya rapi dan benar, input data dari pusat juga terekam dengan baik, pasti akan cair,” jelasnya.