Anggaran Program Sekolah Gratis Tersendat, Kepala Sekolah di Tangerang Andalkan Dana Talangan

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Ade Feri Anggriawan

TRIBUNBANTEN.COM, TANGERANG - Penyaluran bantuan pendidikan Program Sekolah Gratis (PSG) di Provinsi Banten dilaporkan mengalami keterlambatan pada periode Maret hingga April 2026. 

Kondisi ini bahkan memicu Forum Komunikasi Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (FK2SMKS) Provinsi Banten mendesak mundur dari program prioritas Gubernur Banten tersebut.

Keterlambatan pembayaran dana yang berlarut-larut di tahun kedua pelaksanaan program dinilai berdampak pada manajemen keuangan sekolah swasta. 

Dari hasil penelusuran jurnalis TribunBanten.com, keterlambatan penyaluran bantuan tersebut tak hanya terjadi di tingkat SMK swasta.

Kondisi serupa juga dialami oleh SMA swasta di sejumlah wilayah, termasuk di Kabupaten Tangerang.

Salah satunya disampaikan Kepala SMAS Putra Bangsa Kabupaten Tangerang, Sri Rahmayanti. 

Ia mengungkapkan, bahwa hingga awal April 2026, dana PSG untuk periode Maret–April belum juga diterima pihak sekolah.

“Untuk bulan Maret–April ini memang belum cair. Kemungkinan dari pusat masih melakukan validasi data, karena harus dipastikan tidak ada siswa yang sudah pindah tetapi masih terdata di sekolah sebelumnya,” ujar Sri Rahmayanti kepada TribunBanten.com, Selasa (7/4/2026).

Baca juga: BREAKING NEWS! Gugatan Tukang Ojek di Pandeglang ke Gubernur Berakhir, Tuntutan Rp100 M Dikabulkan

Ia menjelaskan, mekanisme pencairan dana PSG tidak bisa dilakukan secara langsung, melainkan harus melalui tahapan verifikasi data yang terintegrasi dalam sistem Dapodik. 

Proses ini dinilai penting untuk memastikan ketepatan penyaluran anggaran.

Meski demikian, keterlambatan ini tidak hanya terjadi di satu sekolah saja. 

Sri menegaskan, bahwa jika terjadi keterlambatan, maka kondisi tersebut berlaku secara serentak di tingkat provinsi.

“Kalau terlambat, pasti bukan hanya satu atau dua sekolah. Biasanya satu Provinsi Banten akan mengalami hal yang sama," katanya.

"Kecuali memang ada kendala pelaporan di sekolah tertentu. Tapi jika pelaporannya rapi dan benar, input data dari pusat juga terekam dengan baik, pasti akan cair,” jelasnya.

Untuk menjaga operasional sekolah tetap berjalan, pihaknya pun terpaksa menggunakan dana talangan. 

Ia menyebut, langkah ini sudah menjadi bagian dari antisipasi sejak awal program diperkenalkan.

"Jadi hal itu (potensi keterlambatan) sudah disosialisasikan di awal kepada kami semua oleh Dinas Provinsi. Karena PSG ini kan dari Provinsi Banten, bukan dari Kementerian," kata Sri.

"Risikonya,  saya sebagai kepala sekolah harus menyediakan dana talangan. Kita tidak bisa hanya bergantung pada satu pos anggaran itu saja, nanti kegiatan sekolah tidak jalan," jelasnya.

Ia menjelaskan, dana talangan tersebut berasal dari yayasan, bukan dari dana pribadi. 

Pengelolaan keuangan pun dilakukan secara hati-hati dengan menyesuaikan antara pemasukan dan kebutuhan operasional sekolah.

"Karena kalau hambatan pasti ada di setiap kehidupan atau sekolah, tapi kami tahu solusinya. Kami menggunakan dana talangan dari yayasan, bukan dana pribadi," ungkapnya.

Baca juga: Andriano Michael Minta Maaf ke Publik, Pasca Viral Pakai Jaket Polisi" Mengaku Aparat di Tangsel

"Jadi harus sesuai antara pemasukan dan pengeluaran kegiatan sekolah, baik melalui subsidi silang atau cara lainnya," jelas Sri.

Sri menilai, program sekolah gratis memiliki manfaat, namun juga membawa konsekuensi yang harus dipahami oleh setiap sekolah. 

Karena itu, ia menekankan pentingnya kesiapan manajemen sekolah dalam mengikuti program tersebut.

“Setiap bantuan pasti ada plus dan minusnya. Sekolah tidak boleh bergantung penuh, karena ada risiko keterlambatan seperti ini,” tegasnya.

"Setiap sekolah seharusnya sudah punya wewenang dan persiapan masing-masing jika mau ikut program ini. Lagipula tidak wajib ikut semua, karena SPP di setiap sekolah kan berbeda-beda, pengelolaan anggarannya juga beda," kata Sri.

Lebih jauh, ia berharap program sekolah gratis ke depan dapat diiringi dengan kebijakan yang mendorong pemerataan jumlah siswa antara sekolah negeri dan swasta. 

Menurutnya, saat ini masih banyak masyarakat yang cenderung memilih sekolah negeri.

“Harapannya, siswa bisa lebih merata. Yang tidak tertampung di negeri seharusnya bisa diarahkan ke swasta melalui sistem yang lebih baik. Jangan sampai semua dipaksakan ke negeri,” ujarnya.

Ia juga menekankan, bahwa kualitas pendidikan di sekolah swasta tidak kalah dengan sekolah negeri, sehingga diperlukan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat.

“Sekolah swasta itu sama saja dari sisi kualitas. Ini hanya soal persepsi masyarakat yang perlu diluruskan,” pungkasnya.

Sementara itu, Pengawas Jenjang SMA Kantor Cabang Dindikbud Provinsi Banten kabupaten Tangerang, Riswan mengaku, tidak mengetahui secara persis perihal pencairan anggaran program tersebut.

Sebab kata dia, sebagai pengawas dirinya hanya bertanggungjawab terhadap pendampingan, pembinaan, dan pelatihan yang berkaitan dengan akademik.

"Untuk itu (Pencairan dana,-red) saya tidak mengetahui secara persis apakah ada keterlambatan atau tidak," ujarnya saat dikonfirmasi terpisah.

"Namun, informasi yang saya dengar, tidak ada keterlambatan dalam pembayaran. Itu informasinya, ya. Tapi kondisi di lapangan seperti apa sampai saat ini, saya belum tahu persisnya." jelasnya.

Ia pun menyebut, bahwa sebagai penerima manfaat, pihak sekolah memiliki pengetahuan secara riil terkait kondisi yang terjadi di lapangan.

"Saya memang tidak tahu alurnya karena itu urusan bagian keuangan. Namun, itu ditransfer langsung dari daerah. Yang lebih tahu itu pihak kepala sekolah sebagai penerima," pungkasnya.