Program Sekolah Gratis Disorot, SMK Swasta di Banten Ancam Mundur Massal

Laporan Jurnalis TribunBanten.com, Ahmad Haris

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG -  Forum Komunikasi Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (FK2SMKS) Provinsi Banten menyatakan kekecewaan mendalam atas program sekolah gratis.

Program sekolah gratis merupakan program unggulan atau janji politik Gubernur Banten, Andra Soni dan Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah.

Program sekolah gratis ditunjukan untuk  jenjang SMA, SMK, dan SKh swasta yang saat ini masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

Ketua FK2SMKS Banten, Ahmad Ali Subhan mengatakan, merasa kecewa atas keterlambatan pencairan dana bantuan pendidikan, yang dinilai mengganggu operasional sekolah dan berpotensi memicu gelombang pengunduran diri dari program tersebut.

Baca juga: Sekolah Gratis di Banten Picu Ketimpangan! SMA Swasta Tertekan, Distribusi Siswa Tak Merata

Kondisi ini dinilai tidak sejalan dengan komitmen awal program yang menjanjikan kelancaran pembiayaan bagi sekolah swasta yang bergabung.

Menurutnya, keterlambatan tersebut bukan sekadar persoalan administratif, melainkan berdampak langsung terhadap keberlangsungan kegiatan belajar mengajar.

Sekolah-sekolah yang telah mengikuti program ini tidak lagi diperbolehkan menarik biaya dari siswa, sehingga sepenuhnya bergantung pada dana bantuan pemerintah untuk membiayai operasional harian.

“Selama tiga bulan terakhir, banyak sekolah mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar operasional. Mulai dari pembayaran honor guru, tagihan listrik, hingga persiapan ujian, semuanya terdampak,” ujar Subhan saat dikonfirmasi, Senin (6/4/2026).

Ia menambahkan, alasan yang disampaikan pemerintah daerah terkait keterbatasan kas dinilai tidak bisa dijadikan pembenaran atas keterlambatan yang berlarut-larut.

Pasalnya, pihak sekolah telah menyesuaikan sistem pembiayaan mereka sejak awal mengikuti program sekolah gratis tersebut.

Berdasarkan data FK2SMKS, mayoritas SMK swasta di Banten yang mengikuti program ini terdampak. 

Dari sekitar 600 sekolah yang terdaftar, sekitar 90 persen di antaranya mengalami kendala serupa.

Wilayah Tangerang menjadi salah satu daerah dengan jumlah sekolah terdampak terbesar, diikuti oleh Kota Tangerang, Lebak, dan Kota Serang.

Dalam waktu dekat, FK2SMKS berencana menggelar konsolidasi internal untuk merumuskan langkah strategis menghadapi situasi ini.