Kasus Keracunan Marak, Pemkot Serang dan BPOM Perketat Pengawasan Makanan MBG

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Muhammad Rifky Juliana

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Maraknya kasus keracunan makanan yang menimpa puluhan siswa di Kabupaten Serang dan Kabupaten Lebak usai menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG) beberapa waktu lalu, menjadi perhatian serius Pemerintah Kota (Pemkot) Serang.

Atas kejadian tersebut, Pemkot Serang menegaskan akan memperketat pengawasan kualitas makanan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Pernyataan ini disampaikan dalam acara Grand Launching SPPG Cigoong 1, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Senin (8/9/2025).

Program MBG menyasar siswa sekolah dasar hingga menengah, termasuk madrasah, serta kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (B3).

MBG ini tak hanya meningkatkan asupan gizi, tetapi juga membantu menekan angka stunting di Kota Serang.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Serang, Ahmad Hasanuddin, mengatakan program MBG merupakan peluang besar untuk memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat.

“Program ini bermanfaat bagi anak-anak sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA, hingga madrasah. Bahkan kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita juga mendapatkan manfaat,” katanya.

Hasan menekankan pentingnya pengawasan kualitas makanan secara menyeluruh.

“Kualitas makanan harus diperhatikan dari sisi kimia, bakteriologi, maupun fisik. Itu penting agar makanan yang diberikan aman. Harapan saya, dengan adanya program ini, ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak sekolah bisa lebih sehat serta berkontribusi terhadap penurunan stunting,” ucap Hasan.

Menurutnya, fasilitas penyajian makanan di SPPG Cigoong 1 sudah cukup memadai, baik proses pemisahan area memasak dan pemorsian, ketersediaan tempat cuci, hingga adanya insinerator untuk pengolahan limbah.

Namun, ia mengakui masih ada beberapa kekurangan kecil yang harus disempurnakan.

“Wajar, karena ini baru pertama kali dilaksanakan. Dinkes akan terus melakukan pembinaan, terutama soal higienitas makanan dan penjamah makanan,” ujarnya.

Pihaknya juga menyiapkan tim khusus untuk memberikan pelatihan kepada penjamah makanan.

“Kami punya bidang yang menangani makanan dan minuman. Mereka akan melatih penjamah makanan, baik terintegrasi dengan program ini maupun melalui kegiatan khusus. Sebab, kasus keracunan bisa terjadi bila makanan tidak segera dikonsumsi atau disimpan dengan cara yang salah,” jelas Hasan.

Sementara itu, Kepala BPOM Serang, Mojaza Sirait, memastikan pihaknya ikut mengawal agar kualitas makanan tetap terjamin.

“Kami memberi masukan untuk penyempurnaan fasilitas dan memastikan relawan memahami cara produksi pangan siap saji yang baik. Artinya, makanan yang diproduksi harus aman dari cemaran fisik, kimia, maupun mikrobiologi,” ucapnya.

Mojaza menilai kondisi fasilitas SPPG di Walantaka cukup baik, meski masih ada beberapa detail yang harus diperbaiki.

“Secara umum sudah oke. Tapi ada hal-hal kecil yang harus diperhatikan, seperti pencucian ompreng dan kebersihan lantai agar tidak ada sisa kotoran. Hal-hal seperti itu bisa menjadi sumber cemaran kalau diabaikan,” ungkap Mojaza.

BPOM juga langsung melakukan evaluasi terkait kasus keracunan makanan di Kabupaten Serang dan Kabupaten Lebak.

“Kami sudah memberi pelatihan mulai dari pengadaan bahan baku, pencucian peralatan, pemorsian, hingga transportasi. Tinggal sekarang bagaimana relawan disiplin menjalankannya. Kami juga melaporkan ke pusat untuk dievaluasi nasional agar ada rekomendasi perbaikan,” jelasnya.

Terkait penyebab pasti kasus keracunan, Mojaza menjelaskan masih menunggu hasil laboratorium.

“Dugaan sementara bisa karena bahan makanan atau cara masaknya. Tetapi yang jelas, alur produksi harus diperketat, terutama kebersihan tempat dan orangnya. Itu yang menjadi perhatian utama kami,” tuturnya.