Demokrat Minta Efisiensi di RAPBD Banten 2026, Tidak Korbankan Program Pro Rakyat

TRIBUNBANTEN.COM – Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Banten meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menerapkan efisiensi anggaran dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 tanpa mengurangi program-program yang menyentuh kepentingan masyarakat.

Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Banten terkait pandangan umum fraksi terhadap nota pengantar Gubernur Banten, Rabu (19/11/2025) sore.

Asep Hidayat, anggota Fraksi Demokrat sekaligus Sekretaris Komisi II DPRD Banten, menegaskan bahwa fraksinya telah menelaah secara lengkap nota keuangan RAPBD 2026.

Dokumen tersebut menyajikan kondisi ekonomi makro, arah kebijakan fiskal, serta proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah pada tahun pertama implementasi RPJMD 2025–2029.

“Fraksi Partai Demokrat mengapresiasi penjelasan Gubernur Banten dalam nota pengantar RAPBD 2026. Namun ada sejumlah catatan penting yang perlu menjadi perhatian Pemprov,” ujar Asep.

Baca juga: Orang Sakit di Lebak Sumbang PAD Ratusan Miliar, Hasil Berobat di RSUD Adjidarmo Capai Rp120 M

Demokrat menyatakan mendukung langkah efisiensi belanja daerah, tetapi menegaskan bahwa pemangkasan anggaran tidak boleh menyasar program pro rakyat, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.

“Penghematan harus difokuskan pada belanja tidak langsung, operasional yang tidak efisien, serta pengadaan barang dan jasa. Semua tetap harus transparan, inovatif, dan mengutamakan produk dalam negeri,” tegas Asep.

Fraksi Demokrat juga meminta Pemprov Banten mengevaluasi seluruh program yang dinilai tidak efektif, agar anggaran dapat dialokasikan lebih tepat sasaran dan memiliki dampak nyata bagi masyarakat.

Dalam pandangan fraksinya, Demokrat menyoroti masih adanya ketimpangan pembangunan antardaerah di Banten.

Karena itu, mereka mendorong alokasi anggaran yang lebih adil bagi wilayah tertinggal dan rawan bencana.

“Dana alokasi khusus untuk infrastruktur daerah perlu diprioritaskan, agar pemerataan pembangunan dapat tercapai,” kata Asep.

Baca juga: Jadwal Operasi Zebra Maung 2025 di Serang Hari Ini, Kamis 20 November : Cek Lokasi Razia

Fraksi Demokrat juga mengusulkan perluasan program padat karya sebagai langkah konkret untuk mengurangi pengangguran, khususnya di wilayah pedesaan.

Selain itu, Demokrat mendorong pembentukan tim monitoring khusus untuk mengevaluasi dampak kebijakan pembangunan di daerah tertinggal dan memastikan perubahan yang direncanakan berjalan efektif.